Disahkan Pemerintah, Ketum Partai Ummat Janji Melawan Setiap Upaya Pemecah Belah Bangsa

Kader Partai Ummat bersyukur telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengesahan itu tercatat dalam register M.HH. Kep. 13.AH.11.01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat tertanggal 20 Agustus 2021.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan, bahwa Partai Ummat setelah mendapatkan legalitas dari pemerintah, akan memperjuangkan keadilan sosial berdasarkan tauhid.

Penegasan itu disampaikan Ridho dalam seremonial acara peresmian Kantor DPP Partai Ummat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya no. 63, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (28/8).

Dijelaskan Ridho, tauhid sebagai ajaran tentang keesaan Tuhan yang menjadi ciri utama agama-agama Ibrahimi maupun agama-agama sebelumnya. Di antara agama-agama yang termasuk dalam kelompok agama Ibrahimi adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW.

Pada ajaran agama Islam, lanjutnya, dalam kitab suci Al Quran menyebutkan bahwa antara satu nabi dengan nabi lainnya tidak boleh dibeda-bedakan, karena semua nabi membawa risalah yang sama yaitu perintah beribadah kepada Tuhan Yang Esa.

“Partai Ummat memegang teguh tauhid Islam, yakni keyakinan mutlak pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari keyakinan pada Keesaan Allah SWT itu Partai Ummat akan berjuang sungguh-sungguh untuk mengejawantahkan kemanusiaan yang betul-betul adil dan beradab," tegas Ridho.

Agenda perjuangan Partai Ummat setelah mendapatkan pengesahan Kemenkumham, kata dia, adalah mewujudkan persatuan Indonesia.

“Partai Ummat akan melawan setiap usaha terbuka atau terselubung yang ingin membelah bangsa dan mengadu domba sesama anak bangsa," katanya.

Ridho menekankan juga, dalam usaha menjaga persatuan Indonesia, Partai Ummat akan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri politik Islam yang kemudian diadopsi menjadi sila ke-4 Pancasila. Hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais bersama tokoh-tokoh pendiri Partai Ummat.