Berita

Fadjroel Rachman saat menjadi pembicara diskusi Polemik bertajuk "Membaca Arah Koalisi Pemerintah"/Repro

Politik

Kata Fadjroel, Presiden Kekeuh Ingin Selesaikan Ibu Kota Baru

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 16:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada intinya ingin menyelesaikan semua program yang sudah menjadi janji politiknya saat Pilpres 2019 lalu. Demikian halnya soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Begitu kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk "Membaca Arah Koalisi Pemerintah" Sabtu siang (28/8).

"Jadi Pak Jokowi ini ingin menyelesaikan itu, termasuk di antarannya adalah ibu kota negara (IKN) karena itu bagian dari janji beliau," kata Fadjroel.


Fadjroel menuturkan, IKN itu bagian dari transformasi struktural yang selama 7 tahun terakhir ini menjadi obsesi dan janji kampanye dari Presiden Jokowi yaitu disebut dengan visi Indonesia sentris. Jokowi, kata Fadjroel, ingin merombak ketimpangan antar wilayah agar terjadi pemerataan.

"PDB Jawa itu 60 persen, terakhir sebelum pandemi sudah agak sedikit berkurang ke 58 persen. Di masa pandemi naik lagi ke 59 persen. Kemudian Sumatera itu 22 persen PDB-nya," katanya.

Saat ditanya terkait kenapa wacana pemindahan IKN tetap dilakukan di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, Fadjroel menegaskan bahwa pemenuhan janji kampanye Presiden Jokowi harus ditunaikan, dengan catatan tetap menyesuaikan dinamika penanganan Covid-19.

"Gini, itu tetap harus dikerjakan," tegasnya.

"Jadi Kalimantan dari 8.2 persen, dan pandemi turun sekitar 7.9 persen. Apalagi Sulawesi, Papua dan lain-lain. Nah Presiden di dalam titik ini mengatakan seperti yang disampaikan Pak Sekjen Nasdem itu disebutkan tetap disesuaikan dengan dinamika dan kemajuan penanganan Covid-19," sambungnya.

Atas dasar itu, Fadjroel menyatakan dipilihnya rancangan UU IKN segera disertai surat dari Presiden disampaikan kepada DPR.

"Sampai ke titik itu. Jadi regulasinya dulu," tandasnya.

Selain Fadjroel, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Politikus Gerindra Ferry Juliantono, Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya