Berita

Ilustrasi vaksinasi/Net

Politik

Pimpinan Komisi IX: Vaksinasi Bukan Lagi Menciptakan Herd Immunity Melainkan Herd Protection

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 10:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sebaran varian delta yang massif telah menyebabkan penurunan pada efikasi vaksin Covid-19. Akibatnya, target herd immunity atau kekebalan komunal pun dirasa sulit tercapai.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, salah satu cara mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, vaksin harus memiliki transmission blocking ability atau kemampuan menghentikan penularan.

"Akan tetapi, cepatnya mutasi virus corona, seperti munculnya varian delta, telah membuat efikasi (kemanjuran) vaksin Covid-19 yang ada menurun," kata Charles kepada wartawan, Sabtu (28/8).


Dalam membangun herd immunity, pemerintah juga harus membangun kesadaran baru dengan membentuk pola perlindungan komunal melalui program vaksinasi.

"Vaksin memang tidak mungkin memberikan herd immunity, tetapi bisa memberikan perlidungan atau herd protection dari gejala berat dan risiko kematian akibat Covid-19," katanya.

Legistaor PDI Perjuangan ini meyakini, herd protection ini yang juga akan mencegah terjadinya sakit berkategori berat pada pasien Covid-19, sehingga tidak membebani fasilitas kesehatan.

"Herd protection ini ikut mencegah terjadinya risiko kelumpuhan sistem kesehatan, seperti nyaris terjadi saat serangan gelombang kedua Covid-19 oleh varian delta pada Juli lalu atau saat cakupan vaksinasi masih sangat minim," jelasnya.

Meski begitu, masih kata Charles, pemerintah harus terus bergerak untuk mencapai target 2 juta vaksinasi per hari meski berat mencapai target herd immunity.

"Vaksinasi bukan hanya harus dipercepat, tapi sasarannya juga harus diperluas, tidak lagi hanya 70 persen dari populasi, sebagaimana syarat herd immunity yang didengungkan selama ini," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya