Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net
Penurunan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2022 diharapkan tak berampak langsung pada tenaga kesehatan yang masih berjuang di garda terdepan.
Dalam RAPBN 2022, penanganan Covid-19 dianggarkan Rp 115,9 triliun. Jumlah ini menurun 42,4 persen dari anggaran 2021 yang mencapai Rp 201,2 triliun.
"Saya tidak paham mengapa pemerintah justru menurunkan anggaran demikian besar, yang berbanding terbalik dengan target yang besar," kata anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/8).
Penurunan anggaran ini dinilainya akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Salah satunya soal insentif tenaga kesehatan. Tahun ini saja, kata dia, realisasi insentif nakes setelah satu semester baru Rp 0,12 triliun dari alokasi Rp 1,44 triliun atau baru 8,3 persen.
Padahal selama 1 semester ini, Indonesia mengalami 2 kali puncak gelombang Covid-19.
“Bisa-bisa insentif nakes akan berkurang karena anggaran semakin menipis. Selain itu, jaminan keluarga nakes yang gugur apa akan direalisasikan tahun 2022 karena anggaran penanganan Covid-19 semakin kecil?†ujar politisi PKS ini.
Selain soroti penurunan anggaran Covid, Dalam rancangan APBN 2022 ini Mufida pun soroti cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta orang.
Artinya jumlahnya sama dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Padahal pandemi Covid ini telah berdampak sangat besar terhadap Kesehatan dan ekonom masyarakati.
“Penerima PBI JKN dialokasikan 96,8 juta, padahal dampak pandemi Covid-19 sangat besar dan menyebabkan jumlah keluarga miskin maupun pengangguran meningkat," tandasnya.
