Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Saran untuk PAN Usai Gabung Barisan Jokowi: Hindari Pembahasan Amandemen UUD 1945 Soal Jabatan 3 Periode

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Citra dan kepantasan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi oposisi luntur seketika, saat Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai ini memilih berbelok ke barisan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Begitu pandangan yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menelaah hasil pertemuan partai koalisi pemerintah bersama Presiden Jokowi tersebut di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/8).

"PAN hari ini jauh berbeda dengan era Ketum Hatta Radjasa bahkan Amien Rais," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/8).


Namun menurut Jerry, keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah merupakan hak prerogatif PAN sebagai parpol. Hanya saja, ia memberikan sejumlah saran kepada PAN yang terkait isu politik yang menjadi perhatian publik saat ini.

Yaitu, mengenai rencana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang disebut-sebut hanya membahas soal Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, amandemen konstitusi bukan lah sesuatu yang kebetulan. Sehingga wajar kiranya jika masyarakat bersikap curiga akan adanya pembahasan pasal-pasal lainnya yang belakangan marak soal perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Oleh karena itu, berhubung PAN sudah terlanjur nyemplung ke dalam lingkaran penguasa, maka Jerry menyarankan agar Zulkifli Hasan dan jajarannya untuk tetap berpegang teguh pada kehendak masyarakat luas.

"Walau bergabung PAN harus menghindari pembahasan Amandemen UU untuk jabatan tiga periode, itu haram bagi mereka yang memegang teguh konstitusi," ucapnya.

Dari situ, Jerry menyatakan bahwa dalam alam demokrasi diperlukan keseimbangan politik. Dalam konteks ini, meski PAN sudah menjadi koalisi pemerintahan Jokowi, diperlukan kader-kader yang memiliki sikap yang tegas dalam hal kebenaran.

"Saya kira harus ada orang-orang berhaluan bipartisan dan moderat di setiap partai. Ini untuk menjegal rancangan UU yang tak berpihak ke rakyat atau hanya political interest (kepentingan politik)," tandas Jerry.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya