Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

PAN Masuk, Pemerintah Tinggal Butuh 3 Kursi DPD untuk Bisa Perpanjang Jabatan Presiden

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 14:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengenalan PAN sebagai sahabat koalisi yang dilakukan Presiden Joko Widodo di hadapan elite partai koalisi mengindikasikan banyak hal. Salah satunya, dikaitkan dengan isu mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengurai bahwa kehadiran PAN membuat koalisi pemerintah menjadi sangat tambun dengan hanya menyisakan Demokrat dan PKS di luar lingkaran kekuasaan.

Artinya, 82 persen suara di DPR dikuasai, yang jika dikonversi sama dengan 471 kursi DPR. Artinya lagi, untuk bisa mengubah konstitusi pemerintah hanya butuh 3 kursi DPD RI.

Dengan tambahan itu, suara menjadi 474 atau 2/3 dari total kursi MPR RI yang berjumlah 711 kursi.

“Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (27/8).

Jansen mengingatkan bahwa masa jabatan presiden 2 periode adalah hasil koreksi masyarakat atas masa lalu. Di mana para perumusnya masih banyak yang hidup.

“Jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan Pasal 7 UUD ini, tidak ada satupun fraksi/partai ketika itu yang menolak. Semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri,” terangnya.

Dalam sejarah ketatanegaraan di dunia, terbukti dalam banyak praktik termasuk di Indonesia habitusnya, semakin lama seorang berkuasa akan semakin sewenang-wenang.

Itu makanya, kata Jansen, pengawasan yang paling efektif bukan dengan check and balances, tapi dengan membatasi masa jabatan itu sendiri.

Dia mengingatkan bahwa saat ini belum ada urgensi UUD diamandemen. Sebab fungsi konstitusi adalah untuk tujuan jangka panjang bangsa.

“Bukan jangka pendek demi melanggengkan kekuasaan semata. Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman “kegelapan demokrasi”,” tekannya.

“Terakhir ini sikap saya: jika amandemen terhadap perpanjangan dan/atau penambahan masa jabatan presiden ini dilakukan, sebagai politisi dan warganegara saya menolaknya. Saya tidak ingin tercatat dlm lembar sejarah jadi bagian kembalinya zaman kegelapan demokrasi di Indonesia,” demikian Jansen Sitindaon.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Zita Anjani Senang Kesenian Barongsai Lestari di Jakarta

Minggu, 16 Juni 2024 | 21:59

Golkar Lebih Nyaman Dorong Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Minggu, 16 Juni 2024 | 21:41

Prabowo Harus Jawab Kondisi Rupiah yang Terpuruk Usai Dilantik

Minggu, 16 Juni 2024 | 21:14

Momentum Iduladha Jadi Refleksi Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Minggu, 16 Juni 2024 | 20:52

Sarana Jaya Gelar Lomba Tari Betawi Tingkat SD

Minggu, 16 Juni 2024 | 20:30

Komunitas Serayu Dorong Mujiyono Maju Pilkada Jakarta

Minggu, 16 Juni 2024 | 20:20

PPP NTT Dorong Rapat Besar Tuntut Mardiono Mundur

Minggu, 16 Juni 2024 | 20:14

Anies CLBK Nonton Film Lafran Bareng Sandi

Minggu, 16 Juni 2024 | 19:59

FIS UNJ Gagas Gerakan Moral Lawan Judi Online

Minggu, 16 Juni 2024 | 19:40

Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Pasokan Energi

Minggu, 16 Juni 2024 | 19:24

Selengkapnya