Berita

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Net

Politik

Dapat Kabar Fit and Proper Test Anggota BPK Diundur, Koalisi Masyarakat Endus Potensi Pelanggaran oleh Komisi XI DPR

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 20:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan digelar tak lama lagi. Rencananya, Komisi XI DPR akan menggelarnya pada awal September 2021.

Hal tersebut dikarenakan pemilihan harus diselesaikan pada bulan September, mengacu pada Pasal 14 ayat 4 UU BPK yang mengamanatkan agar DPR harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.

Tim Informasi Koalisi Save BPK, Prasetyo, turut menyoroti persiapan uji kelayakan para calon anggota BPK yang sudah masuk ke DPR RI.

Dari beberapa nama yang ia ketahui sebagai calon anggota BPK, antara lain ada dua nama yang belakangan menjadi sorotan publik yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.

Dua calon anggota BPK itu diduga tidak memenuhi persyaratan yang digariskan oleh UU 15/2006 tentang BPK pasal 13 huruf j. Sebab, Nyoman dan Harry belum dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan Negara di instansinya masing-masing.

Di samping itu, Prasetyo juga mendengar informasi dugaan adanya skenario untuk memundurkan jadwal fit and proper test, dari September menjadi ke Desember.

Menurutnya, dugaan skenario itu akan ditempuh agar status "paling singkat dua tahun meninggalkan jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA)" bisa terlampaui oleh dua calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) pasal 13 huruf j UU 15/2006.

"Sebab, diketahui bahwa salah seorang calon yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana diprediksi telah dua tahun meninggalkan jabatan KPA, apabila fit and proper test digelar pada Desember," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kamis malam (26/8).

Dari penelusuran Koalisi Save BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana pada periode 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Manado.

"Jika benar informasi itu, bahwa ada dugaan skenario memundurkan fit and proper test agar calon TMS bisa memenuhi syarat, maka sama saja, itu melanggar UU," tegas Prasetyo.

Maka dari itu, Prasetyo melihat Komisi XI DPR RI tidak memiliki opsi selain menggugurkan calon yang TMS. Karena menurutnya, jika tetap memajukan calon TMS akan melanggar UU.

"Akan memundurkan uji kelayakan juga akan langgar UU. Istilahnya, maju kena, mundur juga kena," tandas Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara itu.

Populer

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

PP Syarikat Islam Kirim Surat ke Jokowi Agar Habib Rizieq dan Munarman Dibebaskan

Jumat, 24 Juni 2022 | 07:27

UPDATE

Rakyat Menuntut MK (2): Batalkan UU IKN 3/2022, Tunjukkan MK Bebas Moral Hazard

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:42

Lama Dirahasiakan, MoU Belt and Road Initiatives Ungkap Ambisi China Kuasai Nepal

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:35

Anies Diuntungkan Positioning, Kepleset Saja Bisa jadi Presiden Indonesia

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:32

Di KPK, Golkar Komitmen Bersih dari Money Politic saat Pemilu 2024

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:56

Menko Airlangga: Presidensi G20 Indonesia Fokus Tiga Prioritas untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Global

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:54

Dubes Hermono: Kita Akan Tindak Lanjut Jika Terbukti Ada Kekerasan Pada WNI di Tahanan Imigrasi Malaysia

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:36

Sekjen PAN Instruksikan SK Penunjukan Yandri Susanto Segera Diserahkan ke Pimpinan MPR

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:10

Benarkan 18 WNI Meninggal di Tahanan Imigrasi Tawau, Dubes Hermono: Mereka Meninggal karena Sakit

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:07

Perdana Menteri Bulgaria Kiril Petkov Resmi Mengundurkan Diri

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:52

Bukan Yunani Tetapi Singosari

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:45

Selengkapnya