Berita

Presiden Joko Widodo saat mengenalkan PAN sebagai sahabat baru koalisi/Net

Politik

PAN Pasti Dapat Kompensasi Menteri

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengenalan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai sahabat baru koalisi yang dilakukan Presiden Joko Widodo di hadapan para petinggi partai koalisi tentu akan berdampak perombakan kabinet.

Kader PAN tentu akan ada yang dimasukkan dalam kursi kabinet selayaknya partai-partai lain yang sudah lebih dulu di lingkaran istana.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menjelaskan bahwa bergabungnya PAN ini merupakan bagian dari cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. PAN pasti akan diminta membackup Presiden di parlemen untuk memperkuat koalisi.


"Jadi pasti akan dapat kompensasi. Dan kompensasi itu ya biasanya masuk kabinet. Suka tidak suka, senang tidak senang, jika PAN gabung itu akan dapat kompensasi menteri ke depan," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis pagi (26/8).
 
"Itu hukum koalisi. Karena PAN punya kursi di parlemen. Maka kompensasinya menteri," imbuhnya.

Selain itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai ada faktor lain yang menjadi pertimbangan Jokowi memasukkan PAN di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, haluan politik Zulkifli Hasan sejak awal ke Jokowi dan berbeda dengan Amien Rais.

Di mana kini Amien Rais sudah keluar dari PAN dan mendirikan partai baru, Partai Ummat.

"Itu juga jadi pertimbangan. Dan Jokowi juga butuh banyak back up partai politik, agar aman kekuasaannya," demikian Ujang Komarudin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya