Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Net

Politik

Saat Pandemi Diprediksi 2 Tahun lagi Anggaran Pertahanan Diperbesar, Rocky Gerung: Bukti Otoriter Kekuasaan Menguat

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 03:06 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi bahwa pandemi Covid-19 tidak akan selesai dalam dua tahun ke depan.

Namun yang disayangkan pemerintah justru memperkecil atau memangkas anggaran kesehatan maupun progam perlindungan sosial dan memperbesar postur anggaran Pertahanan dan Kepolisian dalam RAPBN tahun 2022.

"Tetapi kalau kita baca anggaran, kalau begitu pemerintah takut dalam dua tahun ke depan. Maka itu disiapin, satpol diperbanyak, anggaran alat-alat kekerasan diperbanyak. Ini membuktikan bahwa bagian yang otoriter dari kekuasaan menguat," kata Rocky dalam video wawancara bersama Hersubeno Arief di Youtube yang dilihat redaksi, Rabu (26/8).


Menurut Pengamat politik Rocky Gerung, sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat ialah narasi dan jaminan pemerintah menyelamatkan UMKM dan dapur seluruh rakyat agar tetap ngebul. Dengan narasi dan jaminan itu, kata Rocky, tidak menimbulkan kecurigaan rakyat, mau diapakan pandemi ini dalam dua tahun ke depan.

Namun dengan postur anggaran yang demikian, menurut Rocky juga menjadi sinyal bahwa oposisi akan dihajar lagi oleh kekuasaan.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan yang dirilis pada Senin (16/8), alokasi anggaran kementerian Pertahanan mengalami peningkatan sebesar 13,28 persen, dari Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021 menjadi Rp133,9 triliun pada RAPBN 2022.

Setelah Kemenhan, lembaga yang mendapat porsi anggaran terbesar kedua adalah Polri, yaitu sebesar Rp111 triliun. Anggaran itu pun meningkat dari Rp96,9 triliun pada 2021.

Sementara itu, dalam RAPBN 2022 anggaran kesehatan dipatok sebesar Rp 255,3 triliun, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp326,4 triliun.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya