Akbar Tandjung Gelisah, Pemilihan DPR Masih Dipenuhi Politik Transaksional

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejauh ini masih dipenuhi dengan praktik transaksional. Perihal ini membuat khawatir Politis senior Partai Golkar, Akbar Tandjung.

Mantan Ketua DPR RI ini mencontohkan politik transaksional yang terlihat nyata terjadi pada saat pemilihan anggota parlemen di dalam perhelatan Pemilu.

"Karena berkepentingan mendapatkan suara terbanyak, maka calon yang mungkin mempunyai segi finansial cukup, dia gunakanlah kemampuan itu agar terpilih sebagai anggota DPR. Ini kan praktik transaksional yang harus kita cegah," kata Akbar Tandjung dalam kuliah umum peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Angkatan X dikutip dari akun YouTube SKPB AT Institute, Rabu (25/8).

Padahal dalam kehidupan berdemokrasi, kata dia, rakyat merupakan pihak yang paling berdaulat.

"Dalam berdemokrasi, yang berdaulat adalah rakyat. Yang perlu kita cegah yakni praktik-praktik transaksional karena ini yang merusak sistem demokrasi," lanjut pendiri Akbar Tandjung Institute ini.

Berangkat dari kegelisahan itu, mantan Ketua DPR RI ini menilai perlu ada pembenahan serius dalam tatanan demokrasi Indonesia melalui aturan-aturan yang meminimalisir politik transaksional.

Selain dari sisi aturan, hal lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas demokrasi dari rakyat itu sendiri.

"Rakyat pun harus ditingkatkan kualitas kesadaran politiknya supaya jangan gampang terpengaruh dan diiming-imingi langkah-langkah transaksional. Ini yang harus menjadi tugas kita ke depan," tutupnya.

Selain Akbar Tandjung, hadir pula beberapa narasumber dalam kuliah umum tersebut, di antaranya Direktur Program AT Institute, Dr. Agustian Prasetya; Direktur Eksekutif AT Institute, Dr Puji Wahono; dan Kepala SKPB Dr Alfan Alfian.