Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net
Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menutup rangkaian pidato para Ketua Umum partai politik dalam rangka 50 tahun CSIS.
Tampil sebagai Ketua Umum Parpol yang paling muda, AHY menekankan tentang perlunya memperkuat daya tahan dan daya saing bangsa untuk mencapai puncak kejayaan bangsa pada tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka.
Sudut pandang yang diambil AHY ini mengundang komentar Prof. Sulfikar Amir, dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
"Sangat-sangat menarik. Mas AHY menyentuh beberapa isu krusial seperti pandemi, kualitas demokrasi yang menurun, efek disrupsi hingga buzzer," Kata Prof. Sulfikar dalam keterangan tertulis yang diterima
redaksi, Rabu (25/8).
Menurut ilmuwan yang lahir dan besar di Makassar, Sulawesi Selatan ini, isi pidato putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu telah memberikan pencerahan untuk pengembangan bangsa dan negara.
"Mas AHY sudah benar mengatakan mengenai
resiliency (daya tahan), sebagai kapasitas yang harus dimiliki oleh suatu bangsa seperti Indonesia," imbuhnya.
Prof. Sulfikar berpendapat, akan menarik jika soal resiliensi yang disinggung sosok yang kerap disapa AHY itu bisa diperkuat melalui peran-peran institusi. Karena dia melihat persoalan resiliensi sebagai domainnya Partai Demokrat sebagai partai politik.
"Dalam gambar besarnya, resiliensi mencakup bagaimana kita berpolitik, bagaimana demokrasi disusun, bagaimana proses pembuatan kebijakan dilakukan, bagaimana partisipasi publik itu didorong dan lain-lain," kata Prof. Sulfikar mengingatkan.
Dari Jakarta, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, melihat pidato AHY cukup berbeda dengan pidato ketum-ketum parpol lain sebelumnya.
"Sebagai partai non pemerintah, wajar jika pidato AHY ini bernada cukup tajam. Kalau tidak kritis, apa bedanya PD (Partai Demokrat) dengan partai-partai koalisi pemerintah?" kata Ubedilah.
Secara khusus, salah satu mantan pemimpin gerakan mahasiswa tahun 1998 ini menyoroti bagian pidato AHY yang mempertanyakan, mengapa kritik terhadap pemerintah selalu dianggap sebagai lawan.
"Betul kata mas AHY, bahwa pada dasarnya kita ingin rakyat selamat. Itulah sebabnya berbagai elemen masyarakat sipil mengkritik dan memberi masukan pada Pemerintah," tuturnya.
Apalagi, lanjut Ubaedillah Badrun, publik tahu bahwa penanganan Covid-19 kacau balau, demikian pula dengan pemulihan ekonomi yang perlu dikritisi karena ada uang rakyat di situ.
Sehingga menurutnya, dalam pemerintahan yang demokratis, kritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Jangan dianggap sebagai lawan, apalagi kemudian dihadapi dengan bullying, represi, bahkan diburu seperti penjahat," tandasnya.
