Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net
Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyinggung proses Pilpres 2009 usai pertemuan dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, mendapat sorotan dari Partai Demokrat.
Pasalnya, dalam pernyataan itu Hasto menyebut demokrasi menghalalkan segala cara di Pilpres 2009. Salah satunya memanipulasi daftar pemilih tetap (DPT).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tegas meminta Hasto tidak membuat pengalihan isu ditengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, dengan menuding Partai Demokrat menghalalkan segala cara di Pemilu 2009.
Baginya, Hasto tengah mengembangkan gaya politik
post truth yang justru mendistorsi demokrasi.
“Hanya menjadi benalu reformasi," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (25/8).
Seharusnya sebagai
the ruling party, Hasto ikut bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat pemilu. Apalagi, hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati.
"Sebaiknya Hasto fokus saja dengan agenda partainya menunaikan janji-janjinya saat pemilu, kata Kamhar.
Soal kecurangan pemilu, Kamhar justru mengungkit jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi oknum anggota KPU RI yang terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara Harun Masiku.
"Termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum anggota KPU menjelang pemilu," pungkasnya.
Usai pertemuan dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kemarin, Hasto sempat menyinggung kedekatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masa-masa Pemilu 2009 lalu.
"Saat itu kita bekerjasama dan kita belajar dari sejarah. Kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap)," ungkapnya.
"Dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu, itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," demikian Hasto.
