Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief/Net

Politik

Balasan Andi Arief: Kecurangan Pemilu, Hasto, dan Harun Masiku Menarik Jadi Tema Skripsi

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 08:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai pertemuan dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tampaknya telah membuat Partai Demokrat geram.

Pasalnya dalam pernyataan itu, Hasto menyinggung Pilpres 2009 saat PDIP dan Gerindra mengusung duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Kekalahan pasangan ini, kata Hasto telah memberi banyak pelajaran.

Khususnya tentang demokrasi kala itu yang terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.


Adapun pemenang Pilpres di tahun 2009 adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Megawati-Prabowo di urutan kedua, sedangkan Jusuf Kalla-Wiranto di posisi terakhir.

Baca: Kenang Duet Mega-Pro, Hasto: Saat Itu Demokrasi Menghalalkan Segala Cara dengan Memanipulasi DPT

Lewat akun Twitter pribadinya, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief bereaksi. Dia lantas menyinggung kasus kader PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.

Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Dalam kasus Harun Masiku, nama Hasto Kristiyanto sempat terseret. Bahkan Hasto sempat menghilang dan beralasan diare tak lama setelah Harun Masiku diburu KPK.

Menurut Andi Arief, kasus ini cocok untuk diulas para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

“Kecurangan Pemilu, Hasto Sekjen PDIP dan kepulangan Harun Masiku sangat menarik untuk dijadikan tema skripsi mahasiswa S1 FISIP,” sindir Andi Arief dalam kicauannya pagi ini, Rabu (25/8).

Andi Arief juga memberi masukan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan mahasiswa dalam membuat skripsi tersebut.

Misalnya tentang siapa yang bisa menangkap Harun Masiku di Luar negeri. Apakah Menkopolhukam, Deplu, atau kepolisian.

“KPK nggak mungkin bisa melakukan itu. Banyak keterbatasan. Nazarudin dan Nunun bisa ke pangkuan ibu pertiwi karena peran negara. Tapi apa mungkin mengorbankan Hasto Sekjen PDIP?” sambungnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya