Berita

Herman Khaeron/Net

Politik

Pesan pada PDIP, Herman Khaeron: Jangan Tebar Fitnah untuk Nodai Partai Demokrat

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan membuktikan tuduhan Pemilu 2009 dilangsungkan dengan banyak kecurangan dan menghalalkan segala cara.

Bagi kader senior Partai Demokrat Herman Khaeron, jika PDIP tidak bisa membuktikan apa yang ditujuhkan, maka hal itu sama saja menebar fitnah di muka publik.

"Saya kira jangan terus menebar fitnah dan buktikan kalau itu hal-hal yang dicurigai," ujar Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).


Bagi Herman, justru pada tahun 2009 saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, asas demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intervensi apapun.

"Jelas bahwa semuanya era pemerintahan Pak SBY sangat demokratis tidak ada intervensi," katanya.

Lanjut anggota Komisi VI DPR RI ini, jangan karena ingin menodai citra Partai Demokrat kemudian ada pihak yang menghalalkan semua cara termasuk menyebar fitnah.

"Jangan kemudian untuk menodai partai Demokrat kemudian mengedepankan fitnah-fitnah baru," tandasnya.

Pemilu 2009 lalu, menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah memberi banyak pelajaran.

Indikasinya, disebutkan Hasto Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.

Demokrasi kala itu, sambungnya, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.

"Dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan Bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," urai Hasto mengawali pertemuan dengan petinggi PDIP dan Gerindra.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya