Berita

Herman Khaeron/Net

Politik

Pesan pada PDIP, Herman Khaeron: Jangan Tebar Fitnah untuk Nodai Partai Demokrat

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan membuktikan tuduhan Pemilu 2009 dilangsungkan dengan banyak kecurangan dan menghalalkan segala cara.

Bagi kader senior Partai Demokrat Herman Khaeron, jika PDIP tidak bisa membuktikan apa yang ditujuhkan, maka hal itu sama saja menebar fitnah di muka publik.

"Saya kira jangan terus menebar fitnah dan buktikan kalau itu hal-hal yang dicurigai," ujar Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).


Bagi Herman, justru pada tahun 2009 saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, asas demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intervensi apapun.

"Jelas bahwa semuanya era pemerintahan Pak SBY sangat demokratis tidak ada intervensi," katanya.

Lanjut anggota Komisi VI DPR RI ini, jangan karena ingin menodai citra Partai Demokrat kemudian ada pihak yang menghalalkan semua cara termasuk menyebar fitnah.

"Jangan kemudian untuk menodai partai Demokrat kemudian mengedepankan fitnah-fitnah baru," tandasnya.

Pemilu 2009 lalu, menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah memberi banyak pelajaran.

Indikasinya, disebutkan Hasto Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.

Demokrasi kala itu, sambungnya, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.

"Dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan Bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," urai Hasto mengawali pertemuan dengan petinggi PDIP dan Gerindra.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya