Berita

Herman Khaeron/Net

Politik

Pesan pada PDIP, Herman Khaeron: Jangan Tebar Fitnah untuk Nodai Partai Demokrat

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan membuktikan tuduhan Pemilu 2009 dilangsungkan dengan banyak kecurangan dan menghalalkan segala cara.

Bagi kader senior Partai Demokrat Herman Khaeron, jika PDIP tidak bisa membuktikan apa yang ditujuhkan, maka hal itu sama saja menebar fitnah di muka publik.

"Saya kira jangan terus menebar fitnah dan buktikan kalau itu hal-hal yang dicurigai," ujar Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).


Bagi Herman, justru pada tahun 2009 saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, asas demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intervensi apapun.

"Jelas bahwa semuanya era pemerintahan Pak SBY sangat demokratis tidak ada intervensi," katanya.

Lanjut anggota Komisi VI DPR RI ini, jangan karena ingin menodai citra Partai Demokrat kemudian ada pihak yang menghalalkan semua cara termasuk menyebar fitnah.

"Jangan kemudian untuk menodai partai Demokrat kemudian mengedepankan fitnah-fitnah baru," tandasnya.

Pemilu 2009 lalu, menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah memberi banyak pelajaran.

Indikasinya, disebutkan Hasto Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.

Demokrasi kala itu, sambungnya, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.

"Dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan Bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," urai Hasto mengawali pertemuan dengan petinggi PDIP dan Gerindra.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya