Berita

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani/Net

Politik

Kenang Duet Mega-Pro, Hasto: Saat Itu Demokrasi Menghalalkan Segala Cara dengan Memanipulasi DPT

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kekalahan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Pilpres 2009 diungkit Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hal itu dilakukan Hasto saat menjamu kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan di Kantor DPP PDIP, Jalan Pengeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang (24/8).

Mula-mula, Hasto menyampaikan bahwa jamuan di kantor PDIP ini sudah disampaikan kepada Megawati.


Setelah itu, dia menyinggung mengenai persahabatan antara Megawati dan Prabowo yang kental. Di mana persahabatan kedua tokoh itu disebut sebagai persahabatan yang benar-benar mencitakan Indonesia gotong royong nasional.

"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo," sambung Hasto.

Pemilu 2009 lalu, menurut Hasto telah memberi banyak pelajaran. Khususnya tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.

Demokrasi kala itu, sambungnya, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.

"Kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara, dengan manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap), dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," urainya.

"Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," demikian Hasto.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya