Berita

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani/Net

Politik

Kenang Duet Mega-Pro, Hasto: Saat Itu Demokrasi Menghalalkan Segala Cara dengan Memanipulasi DPT

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kekalahan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Pilpres 2009 diungkit Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hal itu dilakukan Hasto saat menjamu kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan di Kantor DPP PDIP, Jalan Pengeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang (24/8).

Mula-mula, Hasto menyampaikan bahwa jamuan di kantor PDIP ini sudah disampaikan kepada Megawati.


Setelah itu, dia menyinggung mengenai persahabatan antara Megawati dan Prabowo yang kental. Di mana persahabatan kedua tokoh itu disebut sebagai persahabatan yang benar-benar mencitakan Indonesia gotong royong nasional.

"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo," sambung Hasto.

Pemilu 2009 lalu, menurut Hasto telah memberi banyak pelajaran. Khususnya tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.

Demokrasi kala itu, sambungnya, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.

"Kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara, dengan manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap), dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," urainya.

"Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," demikian Hasto.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya