Berita

Presiden Jokowi didesak segera tindak tegas PT Harita Group/Net

Politik

Terkesan Melawan Pemerintah, Prima Desak Jokowi Tindak Tegas PT Harita Group

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 18:28 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang terkesan melawan pemerintah. Salah satu perusahaan yang terindikasi melawan pemerintah adalah PT Harita Group.

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Mesakh Habary menjelaskan, pihaknya saat ini mendukung perjuangan masyarakat Obi terkait dengan perencanaan jalan nasional lingkar Obi terhadap PTHarita Group di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.  

Kata Mesakh, aksi mogok yang dilakukan masyarakat Obi ia dukung karena akses jalan adalah satu kebutuhan utama penunjang ekonomi rakyat.


Ia memandang, aksi yang dilakukan adalah jalan paling benar terhadap perusahaan yang tidak tahu malu.

"Mereka itu hanya tamu yang datang cari makan dan di beri izin oleh pemerintah. Sekarang malah melawan keputusan pemerintah," demikian kata Mesakh, Senin (23/8).

Mesakh menyatakan, seharusnya  PT Harita Group tunduk terhadap Perpres 13/2019 tentang rencana Obi dijadikan kawasan strategis Nasional pada Tahun 2021.

"Ini malah berbanding terbalik dan terkesan melawan pemerintah," tandas Mesakh.

Presiden Jokowi, kata Mesakh harus mengambil tindakan tegas terhadap PT Harita Group. Apalagi, dalam situasi pandemi Covid-19 kerumunan tidak diizinkan.

Ia juga mendesak agar Menteri ESDM, Arifin Tasrif untuk segera memanggil PT Harta Group dan memberikan sanksi tegas.

Masyarakat Obi pada Sabtu (21/8) melakukan asi turun jalan. Mereka mengamuk karena proses pembangunan jalan lingkar Pulau Obi terancam tidak dilaksanakan.

Sebabnya, PT Harita Group melakukan pemindahan jalur lingkar Obi. Imbasnya, pembanguanan tersebut tidak sesuai dengan rencana awal Baai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku Utara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya