Berita

Ilustrasi PPKM/Net

Politik

Masyarakat Keberatan dengan PPKM karena Beban Ekonomi

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 15:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Indonesia keberatan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya adalah beban ekonomi yang harus ditanggung selama PPKM.

Hal tersebut terpotret dalam paparan Direktur Eksekutif Vixpoll Indonesia Mohammad Anas RA dalam webinar rilis survei bertema "Opini Masyarakat Terhadap Penanganan Covid-19, Rencana Amandemen dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia", Senin (23/8).

"53 persen responden mengaku tidak setuju PPKM, terbagi 43,2 persen mengatakan tidak setuju dan 9,8 persen sangat tidak setuju," ujar Anas.


Sementara, kata Anas hanya 2,2 persen responden sangat setuju diberlakukan PPKM dan 23,2 persen yang mengaku setuju.

"Responden lainnya 18,8 persen memilih netral dan 2,8 persen tidak menjawab atau menjawab tidak tahu," katanya.

Angka tersebut, lanjut Anas, sejalan dengan pertanyaan pada kondisi rumah tangga hari ini. Hasilnya, 60,5 persen mengaku lebih buruk dan 16,9 persen responden mengaku kondisi ekonominya lebih buruk.

Berbanding jauh dengan 0,6 persen responden mengaku ekonominya lebih baik dan 2,8 persen mengaku lebih baik.

"Masih ada 17,2 persen responden mengaku tidak ada perubahan dan 2,1 persen tidak tahu atau tidak jawab," pungkasnya.

Survei dilakukan dalam periode 16 sampai 27 Juli 2021 dengan melibatkan 1.240 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Metode penarikan sampel multistage random sampling denga toleransi kesalahan kurang dari 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya