Satpol PP Kota Sorong saat mendatangi lokasi vaksinasi massal yang digelar Partai Nasdem di Terminal Remu/RMOLPapua
Kegiatan vaksinasi Covid-19 yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Papua Barat, Sabtu (21/8), sempat dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sorong. Pasalnya, kegiatan ini belum memiliki izin dan dianggap memicu kerumunan.
Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau, memaksa panitia vaksinasi Ibu Hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai Nasdem menghentikan kegiatan yang dilakukan di Terminal Remu.
"Kalian dapat izin darimana? Ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab," kata Daniel, dikutip Kantor Berita RMOLPapua, Sabtu (21/8)
Ketua DPW Nasdem Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang hadir dalam pelaksaan kegiatan tersebut langsung menemui Kasatpol PP. Ia pun menjelaskan mengenai surat izin yang telah diurus panitia ke Pemerintah Kota Sorong namun tak masih tertahan meski acara sudah harus dimulai.
Mandacan mengakui telah menyurati Pemkot Sorong sejak 18 Agustus lalu, namun sampai pelaksanaan vaksinasi, Sabtu (21/8), tidak ada jawaban dari Pemkot Sorong.
Untuk itu, lanjut Mandacan, pihaknya langsung meminta izin kepada Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Papua Barat untuk meminta izin. Dan sudah mendapatkan izin tertulis dari Satgas Covid-19.
“Kami sangat sayangkan kalau ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah," kata Mandacan.
Pemerintah Kota Sorong, lanjutnya, seharusnya mendukung program pemerintah, terutama program vaksinasi. Karena merupakan salah satu program prioritas di masa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.
Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kota Sorong, Ranley Mansawan, menyesalkan tindakan Pemkot Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan dengan tak kunjung memberi izin.
"Kenapa harus dilarang? Ini bukan kegiatan politik, tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai
herd immunity dengan target 70 persen," terang Ranley.
Setelah terjadi adu argumen antara panitia dan Satpol PP dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda, rombongan Satpol PP pun akhirnya meninggalkan Terminal Remu. Pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinkes Provinsi Papua Barat pun bisa terus berjalan.
