Berita

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah/Net

Dinamika

Dorong Vaksinasi Gotong Royong, Menaker Ida: Pemerintah Butuh Kolaborasi Demi Capai Herd Immunity

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 11:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kolaborasi merupakan kunci untuk menangani pandemi Covid-19. Bahkan untuk mencapai herd immunity, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bahu-membahu agar Indonesia dapat mencapai target vaksinasi hingga menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Ajakan itu disampaikan Menaker Ida saat memberikan sambutan dalam program Vaksinasi Bersama Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di kantor Kemnaker, Jakarta, pada Kamis (19/8).


"Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tak bisa jalan sendiri-sendiri, pemerintah membutuhkan kolaborasi sinergitas dari semua stakeholder. Baik di internal pemerintah maupun dengan masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, vaksinasi gotong royong yang digelar pemerintah dengan kelompok masyarakat merupakan bentuk kolaborasi yang baik.

Lebih lanjut, Menaker Ida menyampaikan komitmen bahwa pihaknya akan terus meningkatkan program vaksinasi kepada seluruh pekerja.

"Antar-internal pemerintah mau tidak mau, harus melaksanakan kolaborasi dan sinergitas, tidak ada pilihan kecuali bersama-sama menyelesaikan pandemi Covid-19," pungkasnya.

Program Vaksinasi Bersama Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sendiri ditujukan selama dua hari untuk memberikan vaksin kepada pekerja/buruh, calon pekerja migran Indonesia (CPMI), dan calon pemagang luar negeri (CPLN) yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19. Target program ini mencapai 500 orang.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya