Berita

Tangkapan layar video yang memperlihatkan sejumlah massa dihalau aparat kepolisian saat akan membentangkan bendera merah putih di PIK/Repro

Politik

Viral Massa Dilarang Kibarkan Merah Putih di PIK, Warganet: Wilayah Elite yang Steril dari Rakyat Biasa

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 14:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Publik Tanah Air digemparkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok massa bersitegang dengan aparat keamanana di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Setelah ditelusuri, ketegangan terjadi saat massa mengatasnamakan Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) dilarang membentangkan bendera Merah Putih di kawasan yang dikenal elite tersebut. Peristiwa itu terjadi pada 17 Agustus 2021, bertepatan dengan HUT ke-76 RI.

Larangan tersebut dilakukan oleh aparat gabungan dari Polisi, TNI, dan Satpol PP saat massa hendak membentangkan bendera Merah Putih berukuran 21 meter di jembatan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kami ingin membuktikan kami itu bisa berdiri di sini, di Pantai Indah Kapuk, dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Artinya ini masih kedaulatan teritorial NKRI," kata Panglima LMP, Daeng Jamal kepada wartawan.

Sontak, kejadian yang diabadikan dalam sebuah video ini menjadi perbincangan hangat di jagad media sosial. Bahkan topik Pantai Indah Kapuk menjadi trending topic di lini media sosial Twitter, Rabu (18/8).

"Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi wilayah kekuasaan elite Taipan. Sepertinya ini wilayah steril dari masyakat luas, kecuali para mantan pejabat atau pejabat yang menjadi kacung," tulis akun @umaralims.

Warganet lain menyikapi peristiwa tersebut lebih bijak. Seperti dikatakan akun @neokinabalu, ia mengimbau kepada publik agar tidak terpancing.

"Baru kemarin 76 Tahun (HUT RI), semangat makan kerupuk, balap karung, dan sebagainya masih tersulut. Hari ini sudah disodori berita Pantai Indah Kapuk. Bersatulah, jangan mau diadu domba sama oknum yang sengaja memecah belah," ujarnya.

Populer

Proyek Rp2,7 Triliun di Sumut Amburadul, Gapensi Akan Seret Semua yang Terlibat ke Jalur Hukum

Minggu, 26 November 2023 | 06:44

Kasus Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel Temui Titik Terang, Bareskrim akan Periksa Herman Deru

Jumat, 24 November 2023 | 00:19

Pj Gubernur Sulsel Diduga Buat Acara Mendadak untuk Hindari Massa Kumpul saat Ada Gibran

Minggu, 26 November 2023 | 20:37

Beredar Susunan Reshuffle Kabinet, Ada Nama AHY Hingga Dudung Kepala BIN

Rabu, 22 November 2023 | 16:03

Jika Ketegangan Mega-Jokowi Bukan Rekayasa, Prabowo-Gibran Tersingkir di Putaran Pertama

Minggu, 26 November 2023 | 16:42

Tinggalkan Nasdem, Mantan Gubernur Syahrial Oesman Perkuat TKD Prabowo-Gibran Sumsel

Minggu, 26 November 2023 | 06:22

Tiga Capres Diundang, Hanya Anies Hadiri Deklarasi Pemilu Damai PSHT

Minggu, 26 November 2023 | 16:20

UPDATE

Pengakuan Agus Rahardjo soal Setop Kasus KTP-El, Mahfud MD: Penegak Hukum Tak Boleh Diintervensi!

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:58

Anies: Anti Nepotisme Harus Dicontohkan, Bukan Diceramahkan

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:45

Diperiksa 7 Jam, Pius Lustrilanang Irit Bicara

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:25

Baznas Berharap Bisa Gunakan Sebagian Besar Dana Sumbangan untuk Rekonstruksi Gaza

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:14

Jadikan Desa Sentra Ekonomi, Agar Generasi Muda Produktif Tak ke Kota

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:10

Serap Lebih Banyak Masukan, Pemerintah Perpanjang Masa Evaluasi PP 36/2023

Jumat, 01 Desember 2023 | 17:49

Komisi III Minta Agus Rahardjo Datang ke DPR, Jelaskan soal Jokowi Intervensi KPK

Jumat, 01 Desember 2023 | 17:36

Peroleh Dana Besar, Kemandirian Desa Harus Terwujud

Jumat, 01 Desember 2023 | 17:34

Capres-Cawapres Lebih Banyak Gimik, Anies: Sesekali Ada Selepet-selepet, Tapi Bukan Rutin

Jumat, 01 Desember 2023 | 17:27

Turun Jalan, Aliansi Mahasiswa Minta Kriminalisasi Firli Dihentikan

Jumat, 01 Desember 2023 | 17:24

Selengkapnya