Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Ist
Menggulirkan hak interpelasi yang dikabarkan akan dilakukan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta disinyalir sengaja dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan.
Sebab belakangan ini, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu kian meningkat dari hasil survei beberapa lembaga.
"Interpelasi sangat politis. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk mendongkel karier politik Anies," kata Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah alias Rian diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (18/8).
Menurut Rian, raihan elektabilitas Anies belakangan ini membuat lawan-lawan politiknya kelabakan. Bahkan ia memandang sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai kandidat penerus Presiden Joko Widodo.
"Anies calon kuat pengganti Presiden Jokowi," lanjut Rian.
Oleh sebab itu, salah satu cara menjegal Anies adalah dengan menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI terkait rencana gelaran Formula E di ibukota.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta diketahui paling nyaring bersuara soal hak interpelasi. Wacana itu bergulir seiring dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur (Ingub) DKI 49/2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Dalam Ingub itu, Anies Baswedan menargetkan ajang balap mobil listrik Formula E digelar pada Juni 2022.
Dari analisa Rian, penggunaan hak interpelasi berpotensi merembet ke sejumlah proyek mercusuar Anies lainnya. Seperti Jakarta International Stadium dan Taman Ismail Marzuki yang keseluruhannya dikerjakan PT Jakarta Propertindo alias Jakpro.
