Komponen Masih Impor, Penyebab Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibanding India

Tarif tes PCR untuk diagnosis Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah menjadi Rp 450-500 ribu dinilai masih kemahalan. Terutama jika dibandingkan dengan tes serupa di India yang hanya 500 rupee atau setara Rp 96 ribu.

Merespons hal tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar, Eka Mulyana menjelaskan, pemeriksaan PCR adalah golden standard untuk diagnosis Covid-19. Hal tersebut telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah Indonesia.

Akan tetapi yang menjadi sorotan publik adalah informasi mengenai tarif tes PCR di India yang jauh lebih murah dibanding Indonesia. Berdasarkan pernyataan pakar epidemiologi, banyak faktor yang memengaruhi adanya perbedaan tarif pemeriksaan PCR. Satu di antaranya terdapat komponen regen dari PCR inti.

"Katakanlah di India sudah bisa full diproduksi sendiri, sedangkan di Indonesia mungkin komponen regennya masih diimpor. Tentu ini pasti ada perbedaan. Perbedaannya berapa tentu relatif," jelas Eka, Selasa (17/8), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia menilai perbedaan tarif PCR tersebut tentu tidak bisa begitu saja disamakan atau dibandingkan. Meski begitu, pihaknya meminta agar tarif yang telah ditentukan tidak memberatkan masyarakat.

"Meskipun terdapat perbedaan tetapi tidak boleh memberatkan atau terlalu mahal bagi masyarakat," ujarnya.

Saat disinggung mengenai potensi penggratisan tes PCR, Eka menyampaikan, kondisi saat ini belum memungkinkan bagi pemerintah untuk menggratiskan tes PCR. Beda halnya dengan vaksinasi yang digratiskan di mana-mana.

"Yang pasti jangan memberatkan masyarakat, karena ini bukan komersil," tegasnya.

Dengan demikian, IDI Jabar berharap kebijakan tersebut dapat meringankan seluruh lapisan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Kemudian, indonesia dapat memproduksi komponen regen secara mandiri.

"Kita tahu sendiri, seperti India dan Tiongkok bisa memproduksi sendiri. Sementara di Indonesia belum bisa, makanya jomplang. Mungkin itu yang harus diluruskan ke masyarakat luas," pungkasnya.