Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Wacana Pemilu Diundur 2027 Bisa Buat Jokowi Tumbang di Tengah Jalan

MINGGU, 15 AGUSTUS 2021 | 08:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana penyelenggaran Pemilu 2024 diundur ke 2027 bisa berbahaya bagi keberlangsungan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin bahkan menilai wacana itu bisa membuat Jokowi berhenti di tengah jalan.

"Itu isu bahaya. Sampai 2024 saja rakyat sudah megap-megap. Jika pemilu diundur 2027. Jokowi bisa turun di tengah jalan. Karena rakyat akan marah beneran,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/8).


Direktur eksekutif Indonesia Political Review menegaskan, pemerintah harus segera meredam munculnya isu penyelenggaraan pemilu diundur. Sebab jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan memancing emosi rakyat.

"Jadi rakyat jangan dipancing-pancing dengan isu diundur 2027,” imbuhnya.

Dia menambahkan sebelumnya muncul isu tiga periode Joko Widodo dan langsung memantik seluruh emosi mahasiswa dengan membuat meme yang menyudutkan Jokowi.

“Kemarin saja isu Jokowi 3 periode. Langsung disambut dengan The King of Lip Service. Dan Jokowi langsung kelabakan,” katanya.

Pihaknya justru menantang pemerintah atau siapapun yang menggelontorkan isu pemilu 2027 untuk tidak main-main. Sebab amarah mahasiswa dan rakyat bisa tidak terbendung.

Mulanya muncul wacana Pileg dan Pilpres 2024 akan diundur ke 2027 beredar di media sosial. Namun wacana buru-buru dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Di satu sisi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa wacana yang beredar sebenarnya adalah pengunduran pilkada serentak, bukan pileg dan pilpres. Adapun Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.

"Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada," lanjut dia.

Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya