Mayoritas Publik Tidak Puas Kebijakan PPKM, Ini Penyebabnya

Mayoritas publik merasa tidak puas dengan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menjadi satu temuan yang tercatat di dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertema "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024".

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menerangkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan PPKM yang sudah diperpanjang sebanyak dua kali tersebut lebih rendah dari yang tidak puas.

"Jadi 67 persen tidak puas, 14 persen puas, sedangkan 19 persen ragu-ragu," ucap Dedi saat memaparkan hasil surveinya di diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8).

Dedi lantas menguraikan indikator-indikator ketidakpuasan publik terhadap kebijakan PPKM.

Dia mengungkapkan, secara umum publik tidak puas dengan kebijakan PPKM yang dijalankan pemerintah karena merasa kesulitan bekerja

Jumlah responden yang menyatakan kesulitan bekerja mencapai 52 persen. Sementara, yang tidak merasa terganggu dengan PPKM, karena masih bisa bekerja di rumah ada sebanyak 29 persen.

"Dan 23 persen dapat mematuhi protokol kesehatan," tukasnya.

Survei IPO ini digelar sejak 2-10 Agustus 2021 dan menggunakan metode multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sample bertingkat dengan 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.

Survei ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen.