Berita

Ilustrasi PPKM di wilayah DKI Jakarta/RMOLJakarta

Politik

Mayoritas Publik Tidak Puas Kebijakan PPKM, Ini Penyebabnya

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 17:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mayoritas publik merasa tidak puas dengan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menjadi satu temuan yang tercatat di dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertema "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024".

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menerangkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan PPKM yang sudah diperpanjang sebanyak dua kali tersebut lebih rendah dari yang tidak puas.

"Jadi 67 persen tidak puas, 14 persen puas, sedangkan 19 persen ragu-ragu," ucap Dedi saat memaparkan hasil surveinya di diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8).

Dedi lantas menguraikan indikator-indikator ketidakpuasan publik terhadap kebijakan PPKM.

Dia mengungkapkan, secara umum publik tidak puas dengan kebijakan PPKM yang dijalankan pemerintah karena merasa kesulitan bekerja

Jumlah responden yang menyatakan kesulitan bekerja mencapai 52 persen. Sementara, yang tidak merasa terganggu dengan PPKM, karena masih bisa bekerja di rumah ada sebanyak 29 persen.

"Dan 23 persen dapat mematuhi protokol kesehatan," tukasnya.

Survei IPO ini digelar sejak 2-10 Agustus 2021 dan menggunakan metode multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sample bertingkat dengan 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.

Survei ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Bukan Amien Rais, Adhie Massardi Beberkan Bukti Megawati Aktor Penggulingan Presiden Gus Dur

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:38

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

UPDATE

Perempuan Jenggala Gandeng Kodam Siliwangi Gelar Vakasinasi Di Banjaran Bandung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 00:04

Take Down 1.856 Layanan Pinjol, Menkominfo: Tak Ada Kompromi untuk Mereka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:46

KPK: Dodi Alex Noerdin Dapat Jatah Rp 2,6 Miliar dari dari 4 Proyek Pemkab Muba

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:28

Akibat Korsleting, Kebakaran Gudang Barang di Mangga Dua Berhasil Dipadamkan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:12

Warganet: Yang Milik Rakyat Itu Hanyalah Utang dan Utang!

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:44

Susur Tanah Sunda Dilanjut, Kini Menyasar Ponpes hingga Korban Kebakaran

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:18

Tambahan Kematian Sehari 44 Orang, Kasus Aktif se Indonesia Masih 142.933 Pasien

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:06

Oknum Polisi Pembanting Mahasiswa Demonstran di Tangerang Akhirnya Ditahan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:47

Bertandang ke Ternate, Ganjar Pranowo Susuri Jejak Bung Karno di Keraton Ternate

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:32

Munas Alim Ulama PPP, Arwani Thomafi: Kami Akan Bahas Pinjol Hingga RUU Larangan Minol

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:18

Selengkapnya