Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Repro

Politik

Konstituen Pilih Ganjar dibanding Puan, Sudah Saatnya PDIP Bercerai dengan Jokowi

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil survei yang menunjukkan konstituen PDI Perjuangan lebih banyak memilih Ganjar Pranowo makin menguatkan alasan partai banteng gencar mengiklankan Puan Maharani melalui pemasangan baliho.

Bahkan karena kekuatan Ganjar pula, Puan yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kini rajin mengkritik kebijakan pemerintah hanya untuk mendapat perhatian dari masyarakat.

"Alasan bertebarannya baliho-baliho Puan sampai dia berani akting mengkritik kebijakan Jokowi itu bagian dari bayang-bayang ketakukannya terhadap hegemoni kekuatan Ganjar yang makin tidak terbendung di PDIP," kata pengamat politik Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (14/8).


Belum lagi, Saiful Anam mendengar ada informasi valid terkait adanya dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Untuk itu, ia menyarankan kepada PDIP mengambil langkah berani jika ingin tetap membawa Puan Maharani ke kancah Pilpres 2024.

"Saya menyarankan PDIP segera memutus hubungan dengan Presiden Jokowi dan mengubah peta koalisi, yakni PDIP bisa saja menjadi partai oposisi dari pemerintahan Jokowi," usulnya.

Sebab bila masih menggaet Jokowi, kans Puan untuk bersinar di Pilpres 2024 akan semakin kecil.

"Kalau PDIP memutus hubungan dengan Jokowi, bukan tidak mungkin Puan semakin berkibar dan bersinar, karena publik menganggap bahwa ia adalah sosok yang berani melawan kekuasaan dan mementingkan rakyat daripada kepentingan kekuasaan," tandasnya.

Dalam survei Charta Politika pada 12 hingga 20 Juli 2021, Ganjar meraup 44,7 persen suara dari konstituen PDIP. Hal itu berbeda dengan perolehan Puan Maharani yang hanya dipilih 4,8 persen oleh konstituen PDIP.

"Kalau kita bandingkan dengan Mbak Puan dan Ibu Risma, hanya 4,8 persen dari pemilih PDIP yang menyatakan mendukung Mbak Puan sebagai presiden," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis secara daring, Kamis lalu (12/8).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

Laksma TNI Salim Usul Konsep Hybrid Maritime Security dalam Forum CADTE di China

Minggu, 12 Juli 2026 | 00:01

Pengurus Dekranas Diminta Fokus Bina Kualitas Perajin buat Tembus Pasar Global

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:47

Kitab KH Zulfa Mustofa jadi Inspirasi Lanjutkan Tradisi Keilmuan Ulama

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:22

Kasus Korupsi Batu Bara Jangan Cuma Berhenti di Febrie Adriansyah!

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:55

Polri Bareng Jurnalis Trunojoyo Gelar Padel Bhayangkara Cup 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:45

Universitas Bakrie Ajak Pelajar Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Digital

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:31

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Purbaya Terbitkan Aturan Baru, Permudah Impor Senjata hingga Bahan Baku Industri Pertahanan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:42

Kasus Blackout Tanggung Jawab Kementerian ESDM

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:51

Ini Alasan Polri Limpahkan Berkas Perkara Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:20

Selengkapnya