Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Repro

Politik

Konstituen Pilih Ganjar dibanding Puan, Sudah Saatnya PDIP Bercerai dengan Jokowi

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil survei yang menunjukkan konstituen PDI Perjuangan lebih banyak memilih Ganjar Pranowo makin menguatkan alasan partai banteng gencar mengiklankan Puan Maharani melalui pemasangan baliho.

Bahkan karena kekuatan Ganjar pula, Puan yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kini rajin mengkritik kebijakan pemerintah hanya untuk mendapat perhatian dari masyarakat.

"Alasan bertebarannya baliho-baliho Puan sampai dia berani akting mengkritik kebijakan Jokowi itu bagian dari bayang-bayang ketakukannya terhadap hegemoni kekuatan Ganjar yang makin tidak terbendung di PDIP," kata pengamat politik Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (14/8).


Belum lagi, Saiful Anam mendengar ada informasi valid terkait adanya dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Untuk itu, ia menyarankan kepada PDIP mengambil langkah berani jika ingin tetap membawa Puan Maharani ke kancah Pilpres 2024.

"Saya menyarankan PDIP segera memutus hubungan dengan Presiden Jokowi dan mengubah peta koalisi, yakni PDIP bisa saja menjadi partai oposisi dari pemerintahan Jokowi," usulnya.

Sebab bila masih menggaet Jokowi, kans Puan untuk bersinar di Pilpres 2024 akan semakin kecil.

"Kalau PDIP memutus hubungan dengan Jokowi, bukan tidak mungkin Puan semakin berkibar dan bersinar, karena publik menganggap bahwa ia adalah sosok yang berani melawan kekuasaan dan mementingkan rakyat daripada kepentingan kekuasaan," tandasnya.

Dalam survei Charta Politika pada 12 hingga 20 Juli 2021, Ganjar meraup 44,7 persen suara dari konstituen PDIP. Hal itu berbeda dengan perolehan Puan Maharani yang hanya dipilih 4,8 persen oleh konstituen PDIP.

"Kalau kita bandingkan dengan Mbak Puan dan Ibu Risma, hanya 4,8 persen dari pemilih PDIP yang menyatakan mendukung Mbak Puan sebagai presiden," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis secara daring, Kamis lalu (12/8).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya