Berita

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi/Net

Politik

Idealnya, Badan Kehormatan DPRD DKI Periksa Kader PSI Viani Limardi

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Kehormatan Dewan tidak boleh tinggal diam dalam menyikapi insiden adu mulut anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi dengan polisi saat melanggar aturan ganjil-genap.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan bahwa idealnya kasus ini turut dibahas oleh Badan Kehormatan DPRD DKI.

"Idealnya dewan kehormatan DPRD DKI mengambil sikap untuk segera memeriksa anggota dewan tersebut, karena itu adalah bagian dari pelanggaran etika anggota dewan," katanya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta.


Viani sebagai anggota DPRD harus ditegus dan diarahkan agar bisa memberi contoh baik kepada publik. Salah satunya dengan mematuhi aturan atau kebijakan yang telah diputuskan bersama pemerintah daerah.

"Arogansi terkadang muncul sebagai bentuk ekspresi berlebihan dari status yang disandang seseorang dan lemah dalam memaknai filosofi jabatan sebagai sekedar amanah," jelas Andi Yusran.

Kejadian ini bermula saat Viani Limardi terkena ganjil-genap di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/8). Mobil yang dikendarai Viani berpelat ganjil dan dihalau oleh aparat untuk berputar balik.

Viani memberi tahu Dinas Perhubungan bahwa dirinya anggota DPRD DKI dan hendak bertugas. Petugas Dishub pun kemudian memperbolehkan melintas.

Namun Viani kembali terkena sekat ganjil-genap petugas polisi yang berada 10 meter dari penjagaan petugas Dishub. Diskusi alot sempat terjadi lantaran polisi tidak memberi izin mobil Viani yang berpelat ganjil itu melenggang ke Jalan Gatot Subroto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya