Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Daya Tahan Rakyat Hadapi PPKM Bergantung pada Kemampuan Pemerintah

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Daya tahan rakyat menghadapi pandemi Covid19, terutama mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, amat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memberikan makanan dan insentif uang.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf saat berbincang cengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan makanan kepada seluruh warga, baik yang miskin dan kaya, dengan memenuhi kecukupan kalori selama PPKM diberlakukan.


Sementara faktanya, sebuah keluarga yang berjumlah 4 hingga 5 orang hanya mendapat sekali paket sembako untuk 3 minggu. Padahal mereka tidak boleh keluar rumah untuk bekerja mencari uang.

“Apakah paket sembako senilai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu manusiawi untuk kebutuhan makan 4 hingga 5 orang selama 3 minggu?” tanyanya.

Kedua, warga juga perlu insentif usai PPKM, yaitu insentif konsumsi untuk warga miskin dan insentif usaha untuk UMKM, yang digunakan untuk konsumsi dan produksi setelah PPKM berakhir.

“Insentif konsumsi sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per keluarga. Ini akan bantu daya beli warga usai PPKM,” sambungnya.

Dengan dua jenis bantuan yang memadai dari pemerintah, Gde Siriana yakin rakyat akan merasa senang walau pemerintah menerapkan PPKM.

Sebaliknya jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan warga tersebut, maka bisa dipastikan warga tidak akan tahan menjalani PPKM.

Di sisi lain PPKM merupakan opsi terbaik untuk cegah penularan virus. Tetapi jika opsi ini tidak mendapatkan dukungan anggaran yang semestinya maka menjalankan opsi ini setengah hati akan tidak efektif.

Analoginya, sambung Gde Siriana, saat suatu pulau terbakar, maka satu-satunya jalan menyelamatkan warga pulau adalah evakuasi ke pulau terdekat dengan menyebarang sungai.

Maka yang perlu disediakan pemerintah adalah perahu sebanyak mungkin untuk evakuasi.

“Tapi jika rakyat disuruh berenang ya tentu rakyat banyak yang memilih bertahan di pulau. Endingnya, warga banyak mati, karena bertahan di pulau dan hanyut di sungai,” tutupnya mengakhiri.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya