Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Daya Tahan Rakyat Hadapi PPKM Bergantung pada Kemampuan Pemerintah

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Daya tahan rakyat menghadapi pandemi Covid19, terutama mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, amat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memberikan makanan dan insentif uang.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf saat berbincang cengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan makanan kepada seluruh warga, baik yang miskin dan kaya, dengan memenuhi kecukupan kalori selama PPKM diberlakukan.


Sementara faktanya, sebuah keluarga yang berjumlah 4 hingga 5 orang hanya mendapat sekali paket sembako untuk 3 minggu. Padahal mereka tidak boleh keluar rumah untuk bekerja mencari uang.

“Apakah paket sembako senilai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu manusiawi untuk kebutuhan makan 4 hingga 5 orang selama 3 minggu?” tanyanya.

Kedua, warga juga perlu insentif usai PPKM, yaitu insentif konsumsi untuk warga miskin dan insentif usaha untuk UMKM, yang digunakan untuk konsumsi dan produksi setelah PPKM berakhir.

“Insentif konsumsi sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per keluarga. Ini akan bantu daya beli warga usai PPKM,” sambungnya.

Dengan dua jenis bantuan yang memadai dari pemerintah, Gde Siriana yakin rakyat akan merasa senang walau pemerintah menerapkan PPKM.

Sebaliknya jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan warga tersebut, maka bisa dipastikan warga tidak akan tahan menjalani PPKM.

Di sisi lain PPKM merupakan opsi terbaik untuk cegah penularan virus. Tetapi jika opsi ini tidak mendapatkan dukungan anggaran yang semestinya maka menjalankan opsi ini setengah hati akan tidak efektif.

Analoginya, sambung Gde Siriana, saat suatu pulau terbakar, maka satu-satunya jalan menyelamatkan warga pulau adalah evakuasi ke pulau terdekat dengan menyebarang sungai.

Maka yang perlu disediakan pemerintah adalah perahu sebanyak mungkin untuk evakuasi.

“Tapi jika rakyat disuruh berenang ya tentu rakyat banyak yang memilih bertahan di pulau. Endingnya, warga banyak mati, karena bertahan di pulau dan hanyut di sungai,” tutupnya mengakhiri.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya