Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Daya Tahan Rakyat Hadapi PPKM Bergantung pada Kemampuan Pemerintah

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Daya tahan rakyat menghadapi pandemi Covid19, terutama mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, amat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memberikan makanan dan insentif uang.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf saat berbincang cengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan makanan kepada seluruh warga, baik yang miskin dan kaya, dengan memenuhi kecukupan kalori selama PPKM diberlakukan.


Sementara faktanya, sebuah keluarga yang berjumlah 4 hingga 5 orang hanya mendapat sekali paket sembako untuk 3 minggu. Padahal mereka tidak boleh keluar rumah untuk bekerja mencari uang.

“Apakah paket sembako senilai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu manusiawi untuk kebutuhan makan 4 hingga 5 orang selama 3 minggu?” tanyanya.

Kedua, warga juga perlu insentif usai PPKM, yaitu insentif konsumsi untuk warga miskin dan insentif usaha untuk UMKM, yang digunakan untuk konsumsi dan produksi setelah PPKM berakhir.

“Insentif konsumsi sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per keluarga. Ini akan bantu daya beli warga usai PPKM,” sambungnya.

Dengan dua jenis bantuan yang memadai dari pemerintah, Gde Siriana yakin rakyat akan merasa senang walau pemerintah menerapkan PPKM.

Sebaliknya jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan warga tersebut, maka bisa dipastikan warga tidak akan tahan menjalani PPKM.

Di sisi lain PPKM merupakan opsi terbaik untuk cegah penularan virus. Tetapi jika opsi ini tidak mendapatkan dukungan anggaran yang semestinya maka menjalankan opsi ini setengah hati akan tidak efektif.

Analoginya, sambung Gde Siriana, saat suatu pulau terbakar, maka satu-satunya jalan menyelamatkan warga pulau adalah evakuasi ke pulau terdekat dengan menyebarang sungai.

Maka yang perlu disediakan pemerintah adalah perahu sebanyak mungkin untuk evakuasi.

“Tapi jika rakyat disuruh berenang ya tentu rakyat banyak yang memilih bertahan di pulau. Endingnya, warga banyak mati, karena bertahan di pulau dan hanyut di sungai,” tutupnya mengakhiri.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya