Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda IndonesiA (KNPI) Haris Pertama/Net
Pemerintah didesak untuk bisa membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021 pada bulan Oktober mendatang. Desakan disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang tidak ingin virus corona menyebar di Papua.
Apalagi, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali dan luar wilayah tersebut. Di satu sisi, tidak ada pula kepentingan mendesak di balik penyelenggaraan PON di saat pandemi.
"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," katanya kepada wartawan, Selasa (10/8).
Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi desakan Haris. Pertama, situasi keamanan di Papua yang masih rawan. Di mana Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya.
Kedua adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi klaster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," sambungnya.
Haris mencontohkan, saat Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.
"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.
Alasan selanjutnya adalah pemborosan anggaran di tengah APBN yang telah defisit.
Dia juga menilai penyelenggaraan ini akan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara di satu sisi, rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi.
Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini. Jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang desakan KNPI.
