Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda IndonesiA (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

Cegah Sebaran Corona, KNPI Desak Pemerintah Tunda PON Papua

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah didesak untuk bisa membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021 pada bulan Oktober mendatang. Desakan disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang tidak ingin virus corona menyebar di Papua.

Apalagi, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali dan luar wilayah tersebut. Di satu sisi, tidak ada pula kepentingan mendesak di balik penyelenggaraan PON di saat pandemi.

"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," katanya kepada wartawan, Selasa (10/8).


Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi desakan Haris. Pertama, situasi keamanan di Papua yang masih rawan. Di mana Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya.

Kedua adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi klaster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," sambungnya.
 
Haris mencontohkan, saat Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Alasan selanjutnya adalah pemborosan anggaran di tengah APBN yang telah defisit.

Dia juga menilai penyelenggaraan ini akan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara di satu sisi, rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi.

Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini. Jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang desakan KNPI. 

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya