Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda IndonesiA (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

Cegah Sebaran Corona, KNPI Desak Pemerintah Tunda PON Papua

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah didesak untuk bisa membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021 pada bulan Oktober mendatang. Desakan disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang tidak ingin virus corona menyebar di Papua.

Apalagi, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali dan luar wilayah tersebut. Di satu sisi, tidak ada pula kepentingan mendesak di balik penyelenggaraan PON di saat pandemi.

"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," katanya kepada wartawan, Selasa (10/8).


Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi desakan Haris. Pertama, situasi keamanan di Papua yang masih rawan. Di mana Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya.

Kedua adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi klaster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," sambungnya.
 
Haris mencontohkan, saat Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Alasan selanjutnya adalah pemborosan anggaran di tengah APBN yang telah defisit.

Dia juga menilai penyelenggaraan ini akan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara di satu sisi, rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi.

Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini. Jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang desakan KNPI. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya