Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda IndonesiA (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

Cegah Sebaran Corona, KNPI Desak Pemerintah Tunda PON Papua

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah didesak untuk bisa membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021 pada bulan Oktober mendatang. Desakan disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang tidak ingin virus corona menyebar di Papua.

Apalagi, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali dan luar wilayah tersebut. Di satu sisi, tidak ada pula kepentingan mendesak di balik penyelenggaraan PON di saat pandemi.

"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," katanya kepada wartawan, Selasa (10/8).


Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi desakan Haris. Pertama, situasi keamanan di Papua yang masih rawan. Di mana Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya.

Kedua adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi klaster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," sambungnya.
 
Haris mencontohkan, saat Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Alasan selanjutnya adalah pemborosan anggaran di tengah APBN yang telah defisit.

Dia juga menilai penyelenggaraan ini akan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara di satu sisi, rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi.

Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini. Jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang desakan KNPI. 

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya