Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda IndonesiA (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

Cegah Sebaran Corona, KNPI Desak Pemerintah Tunda PON Papua

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah didesak untuk bisa membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021 pada bulan Oktober mendatang. Desakan disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang tidak ingin virus corona menyebar di Papua.

Apalagi, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali dan luar wilayah tersebut. Di satu sisi, tidak ada pula kepentingan mendesak di balik penyelenggaraan PON di saat pandemi.

"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," katanya kepada wartawan, Selasa (10/8).


Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi desakan Haris. Pertama, situasi keamanan di Papua yang masih rawan. Di mana Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya.

Kedua adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi klaster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," sambungnya.
 
Haris mencontohkan, saat Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Alasan selanjutnya adalah pemborosan anggaran di tengah APBN yang telah defisit.

Dia juga menilai penyelenggaraan ini akan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara di satu sisi, rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi.

Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini. Jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang desakan KNPI. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya