Berita

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Millenial Mitra Polisi (DPP MMP) Romadhon Jasn/Net

Politik

Ketum MPP: Niat Kapolda Sumsel Baik, Untuk Apa Dipersoalkan

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan sejumlah pihak agar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri mundur dari jabatannya disayangkan. Sebab, Kapolda tidak dalam posisi yang salah dalam polemik sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio.

Begitu tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Millenial Mitra Polisi (DPP MMP) Romadhon Jasn kepada wartawan, Senin (9/8).

Menurutnya, kapolda justru memiliki niat baik untuk membantu masyarakat Sumsel yang sesungguhnya sangat membutuhkan dana di tengah situasi darurat pandemi.


"Niat kapolda baik kok, untuk apa dipersoalkan. Aneh kenapa hanya kapolda yang diminta mundur, padahal Gubernur Sumsel turut hadir menyaksikan pemberian donasi 2 triliun itu," ujarnya.

Baginya, tidak masuk akal mendesak kapolda mundur. Sebab yang dilakukan kapolda tak lain adalah wujud kepedulian dan rasa simpatinya terhadap masyarakat Sumsel yang dilanda krisis akibat wabah pandemi Covid- 19.

"Apa dasarnya mendesak Kapolda dicopot, itu ngawur dan tidak masuk akal. Kapolda tidak salah, justru beliau punya rasa empati dan peduli terhadap masyarakat Sumsel, makanya ketika ada orang berdonasi beliu menyambut dengan tangan terbuka," tegasnya

Romadhon juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tendensius sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta memperkeruh suasana.

Apalagi Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, meskipun sebenarnya beliau tidak salah tetapi seolah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas prank donasi Rp 2 triliun tersebut.

"Beliau telah mengklarifikasi dan meminta maaf walaupun pada dasarnya beliau tidak salah. Maka sebaiknya kita tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tendensius, itu bisa memperkeruh suasana," sambungnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya