Berita

Aksi protes menolak pemberlakuan izin kesehatan Covid-19/Net

Dunia

237 Ribu Warga Prancis Banjiri Jalanan, Tolak Pemberlakuan Izin Kesehatan Covid-19

MINGGU, 08 AGUSTUS 2021 | 07:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Protes atas kebijakan pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi Covid-19 dan memberlakukan izin kesehatan ketika memasuki fasilitas publik di Prancis telah memasuki pekan keempat.

Sekitar 237 ribu orang berpartisipasi dalam aksi protes di jalan-jalan di Paris dan kota-kota Prancis lainnya pada Sabtu (7/8). Sebagian besar aksi protes berlangsung damai.

Protes terbesar melibatkan sekitar 17 ribu orang di Paris, yang dimulai dari stasiun kereta bawah Pont de Neuilly pukul 13.00 waktu setempat. Mereka melakukan pawai selama tiga jam hingga mengakhiri aksinya di Place du Chatelet.


Dikutip France24, para demonstran melakukan aksi protes menjelang pemberlakuan keputusan Dewan Konstitusi Prancis terkait perluasan penggunaan izin sanitasi untuk kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan mulai Senin (9/8).

Dalam aturan baru yang diperjuangkan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, warga seakan diwajibkan melakukan vaksinasi Covid-19 dengan memberlakukan izin sanitasi.

Izin itu meliputi menunjukkan vaksinasi Covid-19 atau memiliki tes negatif Covid-19 atau bukti baru pulih dari Covid-19. Dengan izin itu, Macron berharap penyebaran varian Delta yang sangat menular dapat dihentikan.

Kendati begitu, banyak warga yang menentangnya, menilai izin tersebut telah melanggar kebebasan sipil.

"Masalah dengan kartu kesehatan adalah bahwa tangan kita dipaksa. Benar-benar sulit dipercaya bahwa penggunaannya akan bersifat sementara," ujar seorang pengunjuk rasa, Alexandre Fourez.

Sejak 21 Juli, izin sanitasi telah berlaku di museum, teater, film, festival, taman hiburan, dan di semua acara yang melibatkan lebih dari 50 orang.

Akhir pekan lalu, lebih dari 200 ribu orang memprotes izin tersebut di seluruh negeri, dan 14.250 di antaranya di Paris.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya