Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/RMOL

Politik

Kata Mahfud MD, Indeks Demokrasi Turun karena Intoleransi Meningkat

SABTU, 07 AGUSTUS 2021 | 13:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU) dengan skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies ditanggapi santai oleh pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, semua negara di dunia saat ini hampir mengalami penurunan indeks demokrasi. Hal itu antara lain disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Namun, Mahfud enggan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi.


"Kalau kita mau berapologi, semua negara turun karena Covid-19. Tapi kan kita tidak boleh berapologi begitu, turunlah," ujar Mahfud saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Menurut Mahfud, ada faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi, yakni turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, penegakan hukum hingga keamanan saat ini cenderung naik dan baik. Hal itu setidaknya tercatat dalam laporan survei Kompas tertanggal 3 Mei 2021.

"Nanti bisa dibaca sendiri ya, biar saya tidak dibilang bohong, sekarang ini indeks penegakan hukum keamanan itu baik. Keamanan bagus, naik dari 66 ke 77. Hukum penegakan hukum naik, keadilan naik," demikian Mahfud.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut, yakni Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Kabakom Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif, Upah Buruh Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:20

B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:44

Antusiasme Tinggi, Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Diperpanjang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:26

Masuk PSN, Agrinas Palma Siapkan Model Pengelolaan Sawit Rakyat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:20

IHSG Parkir Zona Hijau, Rupiah Nyaris Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:54

Kreativitas Jadi Kunci Koperasi Bertahan dan Berkembang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:41

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:34

Bahlil Dikejar Deadline DIM RUU Migas

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:32

Konser Andrea Bocelli dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:23

AsetKu Dukung Literasi Keuangan Bersama AFPI di Jakarta Financial Festival 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:06

Selengkapnya