Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/RMOL

Politik

Kata Mahfud MD, Indeks Demokrasi Turun karena Intoleransi Meningkat

SABTU, 07 AGUSTUS 2021 | 13:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU) dengan skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies ditanggapi santai oleh pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, semua negara di dunia saat ini hampir mengalami penurunan indeks demokrasi. Hal itu antara lain disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Namun, Mahfud enggan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi.


"Kalau kita mau berapologi, semua negara turun karena Covid-19. Tapi kan kita tidak boleh berapologi begitu, turunlah," ujar Mahfud saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Menurut Mahfud, ada faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi, yakni turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, penegakan hukum hingga keamanan saat ini cenderung naik dan baik. Hal itu setidaknya tercatat dalam laporan survei Kompas tertanggal 3 Mei 2021.

"Nanti bisa dibaca sendiri ya, biar saya tidak dibilang bohong, sekarang ini indeks penegakan hukum keamanan itu baik. Keamanan bagus, naik dari 66 ke 77. Hukum penegakan hukum naik, keadilan naik," demikian Mahfud.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut, yakni Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya