Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/RMOL

Politik

Kata Mahfud MD, Indeks Demokrasi Turun karena Intoleransi Meningkat

SABTU, 07 AGUSTUS 2021 | 13:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU) dengan skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies ditanggapi santai oleh pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, semua negara di dunia saat ini hampir mengalami penurunan indeks demokrasi. Hal itu antara lain disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Namun, Mahfud enggan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi.


"Kalau kita mau berapologi, semua negara turun karena Covid-19. Tapi kan kita tidak boleh berapologi begitu, turunlah," ujar Mahfud saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Menurut Mahfud, ada faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi, yakni turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, penegakan hukum hingga keamanan saat ini cenderung naik dan baik. Hal itu setidaknya tercatat dalam laporan survei Kompas tertanggal 3 Mei 2021.

"Nanti bisa dibaca sendiri ya, biar saya tidak dibilang bohong, sekarang ini indeks penegakan hukum keamanan itu baik. Keamanan bagus, naik dari 66 ke 77. Hukum penegakan hukum naik, keadilan naik," demikian Mahfud.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut, yakni Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya