Berita

Koalisi SaveBPK melaporkan Komisi XI DPR ke MKD/Repro

Politik

Diduga Langgar Etik, Kelompok Aktivis Laporkan Komisi XI DPR ke MKD

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kelompok aktivis yang menamakan sebagai Koalisi #SaveBPK melaporkan Komisi XI DPR kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

Laporan tersebut berkaitan dengan penjaringan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang masih berproses. Mereka menilai, Komisi XI DPR telah mengabaikan masukan soal adanya calon anggota BPK yang diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam UU BPK.

"Masyarakat juga sudah mengingatkan, ada 2 dari 16 calon tidak memenuhi syarat. Jika diloloskan, maka Komisi XI berpotensi menabrak UU," kata Aktivis Koalisi #SaveBPK, Prasetyo di Jakarta, Kamis (5/8).

Dalam laporannya, mereka melampirkan dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan tentang pengangkatan Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana; Surat Komisi XI tentang 16 calon anggota BPK RI yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Lalu Surat pimpinan DPR kepada pimpinan DPD RI tentang 16 calon anggota BPK RI; kajian Badan Keahlian DPR RI tentang persyaratan calon anggota BPK RI; dan surat permintaan fatwa Mahkamah Agung dari Komisi XI kepada pimpinan DPR RI.

Koalisi #SaveBPK juga menyoroti dugaan permintaan fatwa dari Komisi XI kepada Mahkamah Agung. Keputusan tersebut diambil untuk menyikapi perbedaan pandangan terkait persyaratan calon anggota BPK sebagaimana Pasal 13 huruf j UU BPK.

"Kami heran mengapa Komisi XI terkesan memaksakan calon tersebut harus lolos dengan segala macam siasat. Padahal bukti sudah di depan mata, jelas, dan tegas bahwa mereka berdua tidak bisa menjadi calon. Ada apa ini?" tutup Prasetyo yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara ini.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Hindari Gesekan, Polisi Hanya Kerahkan 600 Personel Pengamanan Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 11:21

Epidemiolog Jamin Tak Akan Ada Gelombang Ketiga Covid-19, Selama Mampu Menjalankan Syarat-syarat Ini

Senin, 27 September 2021 | 11:10

Melestarikan Tengkuluk, Penutup Kepala Perempuan Nusantara dengan Berbagai Makna

Senin, 27 September 2021 | 11:01

Partai Progresif Demokratik Taiwan: Reaksi Kuomintang atas Ucapan Selamat Xi Jinping Terlalu Lebay

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Humanis, Tidak Ada Kawat Berduri saat Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Keberhasilan Program Desmigratif Desa Paringan, Ponorogo Dipuji Sekjen Kemnaker

Senin, 27 September 2021 | 10:49

HMI Sultra Duga Ada Aktor Intelektual di Balik Rencana Demo BEM SI Soal TWK KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:45

Pimpinan DPR Gelar Rapat Bahas Pelaksana Tugas Azis Syamsuddin

Senin, 27 September 2021 | 10:30

Bantu Capai Herd Immunity, Golkar Jakarta Gelar Vaksinasi Bagi 6 Ribu Warga dan Siswa

Senin, 27 September 2021 | 10:29

Lewat Surat, Xi Jinping Beri Ucapan Selamat kepada Pemimpin Baru Oposisi Taiwan

Senin, 27 September 2021 | 10:26

Selengkapnya