Berita

Ilustrasi Pilpres/Net

Politik

Bukan Gerbong Koalisi yang Kuat, Ini 3 Poin Utama yang Harus Dimiliki Seorang Capres

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 01:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gerbong koalisi yang kuat bukan jaminan seorang calon bisa jadi pilihan utama masyarakat. Karakter pribadi dari sang calon justru punya peranan lebih besar untuk dipilih.

Berdasarkan survei terbaru Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), basis penilaian masyarakat condong kepada karakter individu calon. Dalam hal ini adalah calon presiden.

Sehingga, faktor dukungan asal partai politik masing-masing nama calon pemimpin, tak terlalu dilihat.


Responden justru lebih banyak jatuh pada pilihan karakter “Berwibawa” (12,2%), “Tegas” (11,25%) dan “Merakyat” (10,35%) sebagai alasan utama memilih tokoh yang diusul menjadi Capres.

Disusul "Berpengalaman" (7,7%), "Cerdas" (6,80%), dan "Kharismatik" (6,05%). Sedangkan faktor "Party Identification" atau Party ID, yakni dukungan masyarakat yang didasarkan hanya 2,45%.

Ini mengindikasikan, bahwa kuatnya gerbong koalisi partai tidak menjamin kemenangan pasangan Capres-Cawapres.

Hal itu dikonfirmasi hasil pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2014, di mana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo akhirnya memenangkan Pilpres, meskipun tidak didukung oleh basis koalisi partai yang kuat di parlemen.

"Artinya, kemenangan di level Pilpres, lebih ditentukan oleh persepsi dan penilaian masyarakat terhadap individu Capres-Cawapres yang berlaga," demikian penjelasan tertulis Indostrategic, Selasa (3/8).

Indostrategic melakukan survei bertajuk “Mengukur Elektabilitas Capres Potensial, Partai Politik & Aspirasi Perubahan Sistem Pemilu 2024” pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021. Survei dilakukan di 34 provinsi di
seluruh Indonesia melalui pendekatan face to face interview.

Metode penarikan sampel dilakukan melalui Multi-Stage Random Sampling dengan jumlah sampel 2.400 responden, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan level margin of error 2 persen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya