Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Soal Sumbangan 2 T Akidi Tio, Mahfud: Kita Tunggu Realisasinya dengan Rasional

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sumbangan dari keluarga besar Almarhum Akidi Tio senilai Rp 2 triliun terus menjadi buah bibir publik hingga pejabat negara.

Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut membaha sumbangan itu lewat akun Twitter pribadinya.

Mulanya, dia mengunggah artikel yang berisi tulisan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Dalam tulisan itu, Hamid mengurai beragam kisah sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri.


Mulai dari orang yang mengklaim akan menyumbang seribu rumah di Palu usai terjadi bencana tsunami di era Jokowi, hingga cerita Raja Idris dan Ratu Markonah yang mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi saat era Soekarno.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin tentang sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dengan rasional,” tutur Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya, Senin (2/8).

Dalam kicauan itu, Menko Mahfud turut menceritakan bahwa dirinya sempat berada pada posisi pejabat yang hendak dilecehkan akal sehatnya.

“Saya juga pernah menulis ada orang-orang yang minta difasilitasi untuk menggali harta karun dan lain -lain yang akan disumbangkan ke negara. Tapi tak bisa divalidasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud kedatangan orang yang mengaku punya sekoper uang dolar Amerika Serikat. Diklai bahwa nilai per lembarnya 1000 dolar AS.

“Ketika saya tanya ke BI diketawain, karena USA hanya mencetak lembaran uang paling tinggi 100 dolar. Ada juga yang minta dibantu menggali harta karun tapi tak jelas. Semoga yang Akidi Tio ini nyata,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya