Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Soal Sumbangan 2 T Akidi Tio, Mahfud: Kita Tunggu Realisasinya dengan Rasional

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sumbangan dari keluarga besar Almarhum Akidi Tio senilai Rp 2 triliun terus menjadi buah bibir publik hingga pejabat negara.

Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut membaha sumbangan itu lewat akun Twitter pribadinya.

Mulanya, dia mengunggah artikel yang berisi tulisan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Dalam tulisan itu, Hamid mengurai beragam kisah sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri.


Mulai dari orang yang mengklaim akan menyumbang seribu rumah di Palu usai terjadi bencana tsunami di era Jokowi, hingga cerita Raja Idris dan Ratu Markonah yang mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi saat era Soekarno.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin tentang sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dengan rasional,” tutur Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya, Senin (2/8).

Dalam kicauan itu, Menko Mahfud turut menceritakan bahwa dirinya sempat berada pada posisi pejabat yang hendak dilecehkan akal sehatnya.

“Saya juga pernah menulis ada orang-orang yang minta difasilitasi untuk menggali harta karun dan lain -lain yang akan disumbangkan ke negara. Tapi tak bisa divalidasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud kedatangan orang yang mengaku punya sekoper uang dolar Amerika Serikat. Diklai bahwa nilai per lembarnya 1000 dolar AS.

“Ketika saya tanya ke BI diketawain, karena USA hanya mencetak lembaran uang paling tinggi 100 dolar. Ada juga yang minta dibantu menggali harta karun tapi tak jelas. Semoga yang Akidi Tio ini nyata,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya