Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Soal Sumbangan 2 T Akidi Tio, Mahfud: Kita Tunggu Realisasinya dengan Rasional

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sumbangan dari keluarga besar Almarhum Akidi Tio senilai Rp 2 triliun terus menjadi buah bibir publik hingga pejabat negara.

Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut membaha sumbangan itu lewat akun Twitter pribadinya.

Mulanya, dia mengunggah artikel yang berisi tulisan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Dalam tulisan itu, Hamid mengurai beragam kisah sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri.

Mulai dari orang yang mengklaim akan menyumbang seribu rumah di Palu usai terjadi bencana tsunami di era Jokowi, hingga cerita Raja Idris dan Ratu Markonah yang mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi saat era Soekarno.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin tentang sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dengan rasional,” tutur Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya, Senin (2/8).

Dalam kicauan itu, Menko Mahfud turut menceritakan bahwa dirinya sempat berada pada posisi pejabat yang hendak dilecehkan akal sehatnya.

“Saya juga pernah menulis ada orang-orang yang minta difasilitasi untuk menggali harta karun dan lain -lain yang akan disumbangkan ke negara. Tapi tak bisa divalidasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud kedatangan orang yang mengaku punya sekoper uang dolar Amerika Serikat. Diklai bahwa nilai per lembarnya 1000 dolar AS.

“Ketika saya tanya ke BI diketawain, karena USA hanya mencetak lembaran uang paling tinggi 100 dolar. Ada juga yang minta dibantu menggali harta karun tapi tak jelas. Semoga yang Akidi Tio ini nyata,” tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya