Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Soal Sumbangan 2 T Akidi Tio, Mahfud: Kita Tunggu Realisasinya dengan Rasional

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sumbangan dari keluarga besar Almarhum Akidi Tio senilai Rp 2 triliun terus menjadi buah bibir publik hingga pejabat negara.

Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut membaha sumbangan itu lewat akun Twitter pribadinya.

Mulanya, dia mengunggah artikel yang berisi tulisan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Dalam tulisan itu, Hamid mengurai beragam kisah sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri.


Mulai dari orang yang mengklaim akan menyumbang seribu rumah di Palu usai terjadi bencana tsunami di era Jokowi, hingga cerita Raja Idris dan Ratu Markonah yang mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi saat era Soekarno.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin tentang sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dengan rasional,” tutur Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya, Senin (2/8).

Dalam kicauan itu, Menko Mahfud turut menceritakan bahwa dirinya sempat berada pada posisi pejabat yang hendak dilecehkan akal sehatnya.

“Saya juga pernah menulis ada orang-orang yang minta difasilitasi untuk menggali harta karun dan lain -lain yang akan disumbangkan ke negara. Tapi tak bisa divalidasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud kedatangan orang yang mengaku punya sekoper uang dolar Amerika Serikat. Diklai bahwa nilai per lembarnya 1000 dolar AS.

“Ketika saya tanya ke BI diketawain, karena USA hanya mencetak lembaran uang paling tinggi 100 dolar. Ada juga yang minta dibantu menggali harta karun tapi tak jelas. Semoga yang Akidi Tio ini nyata,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya