Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan telah memasuki hari kesepuluh.
Hari Minggu ini (1/8), kegiatan diklat dilakukan di luar kelas. Sesuai jadwal, peserta melaksanakan praktik baris-berbaris dan kebugaran jasmani tiap akhir pekan.
Diklat tersebut merupakan bagian dari proses pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh rangkaian diklat diselenggarakan di Universitas Pertahanan mulai 22 Juli hingga 20 Agustus mendatang.
“Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menumbuhkembangkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan Pegawai KPK, dengan sasaran terciptanya kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lingkungan KPK,†ujar Direktur Diklat Antikorupsi KPK, Dian Novianti, dalam pesannya kepada peserta.
Ke-18 pegawai KPK yang mengikuti diklat memiliki latar belakang posisi dan jabatan yang beragam. Dengan demikian, para pengajar dituntut dapat menerapkan metode yang tepat dalam menyampaikan materinya.
Sebagian besar materi diklat merupakan pemahaman baru bagi para peserta. Ini menjadi salah satu alasan antusiasme mereka.
“Materi yang diberikan sebagian besar merupakan pengetahuan dan wawasan baru, ada beberapa materi pengulangan seperti sejarah perjuangan bangsa Indonesia,“ ujar salah seorang peserta.
Seluruh peserta terjadwal rutin mengikuti rangkaian diklat setiap harinya, bahkan hari Sabtu dan Minggu.
Pelaksanaan diklat 80 persen sesinya dilakukan di kelas dan 20 persen lainnya di luar kelas, seperti Upacara Bendera setiap hari Senin, serta kegiatan praktik baris-berbaris dan kebugaran jasmani pada hari Sabtu dan Minggu.
Sedangkan aktifitas pasca jam belajar lebih banyak dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dimana hampir setiap hari pengajar memberikan tugas untuk dipaparkan dan didiskusikan oleh peserta pada esok harinya.
Agar peserta tak jenuh, pembelajaran juga harus dinamis dengan memadukan berbagai metode, seperti pemberian materi, tugas kelompok, tugas individu, diskusi kelas, test, dan ujian. Sehingga suasana diklat berlangsung interaktif. “Semua peserta maupun pengajar interaktif dan terbuka untuk saling diskusi,†terang peserta diklat.
Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi diklat, panitia juga melakukan swab antigen bagi peserta pada setiap sore setelah kegiatan. Sejumlah 16 orang mengikutinya dengan hadir langsung di tempat diklat, sedangkan 2 orang lainnya mengikuti secara daring karena harus menjalani isolasi mandiri Covid-19.
Ketika membuka Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan pekan lalu (Kamis, 22/7), Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dan didirikan founding fathers dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Dalam tujuan negara tersebut, tidak disebutkan siapa saja yang harus melaksanakan tujuan negara tersebut. Maka dari itu kita semua, seluruh anak bangsa mempunyai kewajiban dan keharusan untuk turut serta, mengambil peran didalam mewujudkan tujuan negara tersebut,†ujarnya.
Di samping mewujudkan tujuan negara, Firli juga mengingatkan, segenap anak bangsa juga diharuskan dan diwajibkan mengamalkan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD, NKRI, dan Pemerintah.
“Kami berharap seluruh peserta diklat dapat menunjukan semangat dan bisa mengikuti seluruh pembelajaran pelatihan dan pengasuhan karena sesungguhnya ini adalah gerbang utama menatap masa depan selaku penggerak, pejuang bela negara,†kata dia lagi.
Juga penting untuk dipahami bahwa masa depan tergantung pada apa yang dilakukan hari ini, atau the future depends on what we do at present.
“Jutaan langkah perjalanan ditentukan oleh langkah pertama, ribuan kehidupan harus dilalui dengan menjalani puluhan kehidupan dan kita akan tempuh ribuan kehidupan dengan semangat kecintaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah,†demikian Firli Bahuri.
