Presiden Tunisia Kais Saied/Net
Keputusan untuk memecat perdana menteri dan membekukan parlemen bukan upaya kudeta, dan sesuai dengan konstitusi.
Begitu yang dikatakan oleh Presiden Tunisia Kais Saied ketika menanggapi tuduhan kudeta yang dilakukannya. Ia juga menegaskan tidak akan berubah menjadi seorang diktator seperti yang dikhawatirkan publik.
"Saya tau teks konstitusi dengan sangat baik, menghormatinya dan mengajarinya. Dan setelah sekian lama, saya tidak akan berubah menjadi diktator seperti yang dikatakan beberapa orang," ujar presiden yang seorang mantan profesor hukum itu, seperti dikutip
Reuters, Minggu (1/8).
Di tengah krisis pandemi Covid-19, Saied pada pekan lalu memicu krisis politik dengan memecat perdana menteri dan membekukan parlemen selama sebulan. Akibatnya partai-partai besar menyebutnya telah melakukan kudeta.
Sejauh ini, Saied juga belum melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meyakinkan rakyat Tunisia, termasuk penunjukkan perdana menteri sementara dan membuat peta jalan untuk mengakhiri tindakan darurat.
Kekhawatiran publik meningkat ketika pada Jumat (30/7), pihak berwenang menangkap anggota parlemen dan blogger berpengaruh, Yassin Ayari.
Pengadilan militer mengatakan Ayari telah dipenjara oleh keputusan pengadilan yang dikeluarkan tiga tahun lalu karena mencemarkan nama baik tentara.
Kemudian Saied mencabut kekebalan anggota parlemen, membuat kasus-kasus muncul ke permukaan dan mereka rentan untuk ditangkap.
Anggota parlemen lainnya, Maher Zid dari partai Muslim Karama konservatif, juga ditahan pada Jumat malam. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada 2018 karena menyinggung orang-orang di media sosial dan menghina presiden saat itu.
Otoritas juga mengumumkan akan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan orang-orang yang memprotes tindakan Saied selama demonstrasi.
