Berita

Ketua GP Ansor Jawa Timur, Gus Syafiq Sauqi/Net

Bisnis

Tuduhan Jusuf Hamka Dikoreksi Gus Syafiq

SABTU, 31 JULI 2021 | 19:32 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Tuduhan yang disampaikan pengusaha jalan tol M. Jusuf Hamka bahwa bank syariah zalim, seperti lindah darat, dan lebih kejam dari bank konvensional memancing tokoh-tokoh umat untuk buka suara menyampaikan dukungan pada perbankan syariah.

Tuduhan Jusuf Hamka yang disampaikan dan dibesar-besarkannya di media massa dan media sosial ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Ketua GP Ansor Jawa Timur, Gus Syafiq Sauqi, termasuk tokoh umat yang merasa berkewajiban mengkoreksi tuduhan Jusuf Hamka itu.


Putra dari Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, KH Amanulloh, itu mengingatkan, Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Fakta demografis ini menjadi kekuatan moral tersendiri bagi perkembangan ekonomi syariah di tanah air.

Setelah Bank Muamalat didirikan pada 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, ekonomi syariah menjadi salah satu cabang dari disiplin ilmu ekonomi yang secara empiris berdiri sendiri dan banyak dikaji di perguruan tinggi di seluruh dunia.

“Maka menjadi kewajiban bagi GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan Islam terbesar  khususnya untuk mensupport pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu sore (31/7).

Masyarakat khususnya umat Muslim diminta untuk tidak ragu berinvestasi di perbankan syariah. Kelahiran perbankan syariah adalah solusi atas kegamangan akan kehalalan bank konvensional.

“Umat Islam perlu membaca kembali sejarah lahirnya bank syariah. Ini adalah ijtihad ilmuwan Muslim dan ulama dalam menjawab persoalan umat yang meragukan kehalalan perbankan konvensional. Maka menjadi penting karena ini produk kelimuan ulama untuk kita support agar berkembang lebih besar lagi,” jelas Gus Syafiq.

Dia juga mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir bila menghadapi persoalan dengan perbank syariah

“Ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang bekerja untuk memastikan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta tidak keluar dari aturan syariah,” kata dia lagi.

Dia menambahkan, kekuatan ekonomi syariah di masa depan juga didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus, ditandai dengan penetapan Perpres 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya