Berita

Ketua GP Ansor Jawa Timur, Gus Syafiq Sauqi/Net

Bisnis

Tuduhan Jusuf Hamka Dikoreksi Gus Syafiq

SABTU, 31 JULI 2021 | 19:32 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Tuduhan yang disampaikan pengusaha jalan tol M. Jusuf Hamka bahwa bank syariah zalim, seperti lindah darat, dan lebih kejam dari bank konvensional memancing tokoh-tokoh umat untuk buka suara menyampaikan dukungan pada perbankan syariah.

Tuduhan Jusuf Hamka yang disampaikan dan dibesar-besarkannya di media massa dan media sosial ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Ketua GP Ansor Jawa Timur, Gus Syafiq Sauqi, termasuk tokoh umat yang merasa berkewajiban mengkoreksi tuduhan Jusuf Hamka itu.


Putra dari Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, KH Amanulloh, itu mengingatkan, Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Fakta demografis ini menjadi kekuatan moral tersendiri bagi perkembangan ekonomi syariah di tanah air.

Setelah Bank Muamalat didirikan pada 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, ekonomi syariah menjadi salah satu cabang dari disiplin ilmu ekonomi yang secara empiris berdiri sendiri dan banyak dikaji di perguruan tinggi di seluruh dunia.

“Maka menjadi kewajiban bagi GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan Islam terbesar  khususnya untuk mensupport pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu sore (31/7).

Masyarakat khususnya umat Muslim diminta untuk tidak ragu berinvestasi di perbankan syariah. Kelahiran perbankan syariah adalah solusi atas kegamangan akan kehalalan bank konvensional.

“Umat Islam perlu membaca kembali sejarah lahirnya bank syariah. Ini adalah ijtihad ilmuwan Muslim dan ulama dalam menjawab persoalan umat yang meragukan kehalalan perbankan konvensional. Maka menjadi penting karena ini produk kelimuan ulama untuk kita support agar berkembang lebih besar lagi,” jelas Gus Syafiq.

Dia juga mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir bila menghadapi persoalan dengan perbank syariah

“Ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang bekerja untuk memastikan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta tidak keluar dari aturan syariah,” kata dia lagi.

Dia menambahkan, kekuatan ekonomi syariah di masa depan juga didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus, ditandai dengan penetapan Perpres 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya