Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah/Net
Pekerja yang menjadi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) bakal dibantu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membuka rekening di bank milik pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerangkan, bantuan membuka rekening bank dilakukan pihaknya untuk mempercepat proses penyaluran BSU.
"Bantuan pembuatan rekening ini bertujuan agar penyaluran BSU bisa berjalan lebih efisien dan efektif," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (31/7).
"Bantuan pembuatan rekening ini bertujuan agar penyaluran BSU bisa berjalan lebih efisien dan efektif," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (31/7).
Ida menjelaskan, pekerja calon penerima BSU akan mendapatkan bantuan Rp 500 ribu per bulan, yang rencananya akan dimulai pada bulan Agustus.
"Pada penyaluran bulan depan, pemerintah akan langsung mengirimkan besaran uang untuk 2 bulan, sehingga pekerja calon penerima BSU akan mendapatkan Rp 1 juta," imbuhnya.
Ida mengingatkan, kepada calon penerima BSU memastikan mereka terdaftar sebagai anggota BP Jamsostek. Sebab, Kemenaker mendata para calon penerima BSU yang sudah terdaftar sebagai anggota BP Jamsostek.
"Dibuktikan dengan nomor kepesertaan yang aktif hingga Juni 2021," pesannya.
BSU yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandmei Covid-19 ditujukan kepada pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta.
Para pekerja yang mendapat bantuan ini harus berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.
"Diutamakan yang bekerja pada sektor barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BP Jamsostek," papar Ida.
Untuk mendukung realisasi BSU itu, Kemenaker telah menerima data satu juta calon penerima BSU dari BP Jamsostek. Kemenaker akan memeriksanya kembali dengan menyamakan format data agar menghindari duplikasi data.
"Varibel yang diperiksa meliputi norek, nik, sektornya. Selain itu dilakukan penyelarasan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya," pungkasnya.
