Berita

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Net

Kesehatan

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Turunkan Status Jabar jadi PPKM Mikro

SABTU, 31 JULI 2021 | 13:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke depannya berbasis mikro khususnya untuk wilayah di Jabar.

Usulan tersebut diperkuat dengan tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Jabar telah turun di angka 55,17 persen atau di bawah batas aman yang ditentukan WHO yakni 60 persen.

Sebelumnya, BOR rumah sakit di Jabar pasca libur Idul Fitri terus menanjak dan sempat menyentuh 90 persen.


"BOR kita per tanggal 30 Juli sudah di 55,17 persen ini sudah melewati batas kedaruratan dari WHO," ucap Emil, sapaan akrabnya, di Kota Bandung, Sabtu (31/7).

Emil mengungkapkan, puncak BOR rumah sakit terjadi pada bulan lalu yakni 91 persen. Seiring pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial, kedisiplinan masyarakat dan treatment kepada pasien isoman BOR Jabar terus menurun setiap minggunya.

"Puncaknya 91 persen bulan lalu. Ini berkat kerja keras semua," kata Emil diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Dengan turunnya BOR, ia berharap kasus aktif, kematian, dan kesembuhan pasien Covid-19 bisa terkendali Dengan demikian kebijakan pengetatan bisa diturunkan.

"Sehingga pengetatan-pengetatan akan kami usulkan kepada pemerintah pusat supaya berbasis mikro," jelasnya.

Pasalnya, tidak semua wilayah memiliki kondisi kedaruratan yang sama. Emil menyebut ada beberapa wilayah mikro di Jabar yang berstatus zona hijau yang tidak perlu pembatasan terlalu ketat.

"Agar lebih adil di dalam satu tempat mungkin ada yang merah tapi ada juga yang hijau harusnya tidak dipersamakan seperti yang dialami sebulan terakhir," tuturnya.

Meski sudah turun, warga diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya