Pimpinan Komisi VIII: Celah Penyelewengan Bansos Ada Pada DTKS yang Belum Baik

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum baik menjadi celah penyelewengan bantuan sosial (bansos) yang menjadi hak masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyoroti persoalan DTKS tersebut yang fokusnya terhadap sasaran penerima bansos yang harus akurat.

Katanya, dalam menentukan sasaran penerima bansos seharusnya Kementerian Sosial memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan subjek penerima, baik menggunakan kriteria inklusi maupun eksklusi.

"Ini (DTKS) selalu menjadi masalah serius karena masih banyak ditemukan inclusion (inklusi) dan exclusion (eksklusi) eror," kata Ace Hasan dalam diskusi virtual Populi Center bertema 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).

Ace Hasan mengakui, memang tidak mudah bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk memperbaiki DTKS. Pasalnya, pembenahan tidak sepenuhnya berada di tangan pusat.

Politisi Golkar ini menerangkan, pembenahan DTKS kini harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Proses verifikasi dimulai di tingkat desa, dinas sosial setiap kabupaten/kota, kemudian sampai pada tingkat pusat.

"Nah problemnya kerap kali data yang diinput itu, masih menemukan ketika turun kembali kepada masyarakat itu kembali menggunakan data yang lama. Ini kasus yang sering kami temukan," jelasnya.

Selain itu, Ace Hasan juga melihat permasalahan data seringkali dimanfaatkan oknum aparat terkait untuk melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat penerima manfaat bansos.

"Kasus seperti itu kerap kali ditemukan dalam proses penyaluran bansos," tandasnya.

Pembicara lain yang hadir dalam diskusi ini ada Founder Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori dan Peneliti Populi Center  Dimas Ramadhan.