Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily/Net

Politik

Pimpinan Komisi VIII: Celah Penyelewengan Bansos Ada Pada DTKS yang Belum Baik

SABTU, 31 JULI 2021 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum baik menjadi celah penyelewengan bantuan sosial (bansos) yang menjadi hak masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyoroti persoalan DTKS tersebut yang fokusnya terhadap sasaran penerima bansos yang harus akurat.

Katanya, dalam menentukan sasaran penerima bansos seharusnya Kementerian Sosial memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan subjek penerima, baik menggunakan kriteria inklusi maupun eksklusi.

"Ini (DTKS) selalu menjadi masalah serius karena masih banyak ditemukan inclusion (inklusi) dan exclusion (eksklusi) eror," kata Ace Hasan dalam diskusi virtual Populi Center bertema 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).

Ace Hasan mengakui, memang tidak mudah bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk memperbaiki DTKS. Pasalnya, pembenahan tidak sepenuhnya berada di tangan pusat.

Politisi Golkar ini menerangkan, pembenahan DTKS kini harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Proses verifikasi dimulai di tingkat desa, dinas sosial setiap kabupaten/kota, kemudian sampai pada tingkat pusat.

"Nah problemnya kerap kali data yang diinput itu, masih menemukan ketika turun kembali kepada masyarakat itu kembali menggunakan data yang lama. Ini kasus yang sering kami temukan," jelasnya.

Selain itu, Ace Hasan juga melihat permasalahan data seringkali dimanfaatkan oknum aparat terkait untuk melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat penerima manfaat bansos.

"Kasus seperti itu kerap kali ditemukan dalam proses penyaluran bansos," tandasnya.

Pembicara lain yang hadir dalam diskusi ini ada Founder Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori dan Peneliti Populi Center  Dimas Ramadhan.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

UPDATE

Berpeluang Jadi PAW Azis, Riswan Tony Tunggu Arahan Pusat

Minggu, 26 September 2021 | 02:29

bank bjb Raih Penghargaan The Most Resilient Regional Bank 2021

Minggu, 26 September 2021 | 02:01

4 Tahun Jadi Gubernur DKI, Anies Tuntaskan 70 Persen Janji Politiknya

Minggu, 26 September 2021 | 01:58

2 Kali Unggul, Liverpool Hanya Bisa Bawa Pulang 1 Poin dari Kandang Brentford

Minggu, 26 September 2021 | 01:42

Ridwan Kamil Minta Kemendikbudristek Luruskan Kabar Klaster Sekolah Di Jabar

Minggu, 26 September 2021 | 01:22

Tak Masalah Militer Kembali Rangkap Jabatan Sipil, Presiden Jancuker: Asyik juga Kalau Cak Lontong Jadi Pangkostrad

Minggu, 26 September 2021 | 00:59

Dana APBN Segera Cair, PB PON Papua Diingatkan Tidak Menahan Anggaran Terlalu Lama

Minggu, 26 September 2021 | 00:45

Garda Mahasiswa: Hukum Harus Ditegakkan dalam Tindakan Napoleon Bonaparte

Minggu, 26 September 2021 | 00:24

Gol Semata Wayang City Akhiri Catatan Tak Terkalahkan Chelsea

Sabtu, 25 September 2021 | 23:58

Belum Terima Berkas Pengunduran Diri Azis Syamsuddin, MKD DPR Belum Ambil Langkah Hukum

Sabtu, 25 September 2021 | 23:32

Selengkapnya