Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Repro
Temuan pungutan liar bantuan sosial yang didapati Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Tangerang sudah bukan hal yang mengagetkan.
Dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, Komisi VIII sudah berulang kali memperingatkan bahwa permasalan bantuan sosial ada pada pengelolaan data penerima.
"Permasalahannya ada pada data yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial. Ini selalu jadi masalah serius," ujar Ace Hasan dalam diskusi virtual Populi Center bertema 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).
Permasalahan utamanya, kata Ace, ada dua hal. Pertama adalah
inclusion error dan
exclusion error pada data yang tersedia.
"
Inclusion error yaitu orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan justru mendapat bantuan, sedangkan
exclusion error yang seharusnya mendapatkan malah tidak dapat bantuan," terangnya.
Hal itu terjadi karena preferensi yang digunanakan Kemensos adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Parahnya, kata dia, data tersebut tidak dilakukan verifikasi dengan data mutakhir.
Tidak adanya penutakhiran data itu menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemotongan bantuan yang seharusnya diterima masyarakat.
"Hal ini yang digunakan oknum-oknum yang membagikan bansos secara langsung, oknum ini mengatakan 'kalau bukan karena saya, data anda tidak dapat bantuan'. Ini masih sering ditemukan," tutur politisi Golkar ini.
Bagi Ace, sidak yang dilakukan Mensos Risma dan menemukan adanya pungli menjadi pembenaran bahwa masih ada masalah dalam distribusi bantuan sosial.
"Sidak Ibu Risma mengonfirmasi peristiwa-peristiwa tersebut," tandasnya.
