Ahli Hukum Tata Negara Said Salahudin/Net
Polemik pergantian antar waktu (PAW) Wakil Gubernur Papua, sebenarnya bisa dihindari jika Partai Golkar dan Partai Demokrat mau berbesar hari merelakan jabatan tersebut ke partai lain.
"Teman-teman di Partai Demokrat, teman-teman di Oartai Golkar kita tunjukkan jiwa sportif, berbesar hati untuk merelakan kursi cawagub itu kepada kepada tujuh parpol yang lain," ucap Ahli Hukum Tata Negara, Said Salahudin, kepada awak media, Rabu (28/7).
Said meminta kepada Demokrat dan Golkar untuk dapat mendukung Kenius Kogoya, lantaran dilihat dari kekuatan kursi legislatif Partai Hanura di DPRP cukup banyak.
"Demokrat, Golkar, mendukung juga pak Kenius Kogoya. Bukan karena PKP dukung pak Keni, tapi coba lihatlah dari urutan kursi juga sangat wajar. Secara politik itu memberikan kepada pak Keni yang dulu menyetor 5 kursi kepada pasangan Lukas Klemen jilid ll," ujarnya, dikutip
Kantor Berita RMOLPapua, Jumat (30/7).
Ia juga meminta agar Demokrat dan Golkar mengambil peran penelaah atau peran mediator terhadap calon-calon lain, tanpa mengusung calonnya.
"Agar nama yang muncul ke DPRP melalui Gubernur itu dua saja, maka mereka mengambil peran itu, memediasi," imbuh Said.
Kepada Koalisi Lukmen Jilid ll, Salahudin menyampaikan, ketika tiap partai dalam Koalisi mengusung calon Wagubnya lebih dari 1, hal itu akan semakin rumit. Karena nantinya hanya 2 calon yang akan didorong ke DPRP untuk dipilih.
"Apalagi satu partai mengusung lebih dari satu (calon), bayangkan, apakah enggak rumit itu," tuturnya.
Dalam etika berpolitik, Said Salahudin menambahkan, sangat wajar kalau kali ini dukungan harus diberikan kepada Kenius Kogoya selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua.
"Ada etika berpolitik, ada fatsun (sopan santun berpolitik) yang harus diperhatikan teman-teman. Sangat wajar kalau kali ini calon itu dukungannya diberikan kepada pak Kenius Kogoya," pungkasnya.
