Berita

Ahli Hukum Tata Negara Said Salahudin/Net

Politik

Demokrat dan Golkar Diminta Legawa Berikan Kursi Wagub Papua ke Partai Lain

SABTU, 31 JULI 2021 | 01:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik pergantian antar waktu (PAW) Wakil Gubernur Papua, sebenarnya bisa dihindari jika Partai Golkar dan Partai Demokrat mau berbesar hari merelakan jabatan tersebut ke partai lain.

"Teman-teman di Partai Demokrat, teman-teman di Oartai Golkar kita tunjukkan jiwa sportif, berbesar hati untuk merelakan kursi cawagub itu kepada kepada tujuh parpol yang lain," ucap Ahli Hukum Tata Negara, Said Salahudin, kepada awak media, Rabu (28/7).

Said meminta kepada Demokrat dan Golkar untuk dapat mendukung Kenius Kogoya, lantaran dilihat dari kekuatan kursi legislatif Partai Hanura di DPRP cukup banyak.


"Demokrat, Golkar, mendukung juga pak Kenius Kogoya. Bukan karena PKP dukung pak Keni, tapi coba lihatlah dari urutan kursi juga sangat wajar. Secara politik itu memberikan kepada pak Keni yang dulu menyetor 5 kursi kepada pasangan Lukas Klemen jilid ll," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLPapua, Jumat (30/7).

Ia juga meminta agar Demokrat dan Golkar mengambil peran penelaah atau peran mediator terhadap calon-calon lain, tanpa mengusung calonnya.

"Agar nama yang muncul ke DPRP melalui Gubernur itu dua saja, maka mereka mengambil peran itu, memediasi," imbuh Said.

Kepada Koalisi Lukmen Jilid ll, Salahudin menyampaikan, ketika tiap partai dalam Koalisi mengusung calon Wagubnya lebih dari 1, hal itu akan semakin rumit. Karena nantinya hanya 2 calon yang akan didorong ke DPRP untuk dipilih.

"Apalagi satu partai mengusung lebih dari satu (calon), bayangkan, apakah enggak rumit itu," tuturnya.

Dalam etika berpolitik, Said Salahudin menambahkan, sangat wajar kalau kali ini dukungan harus diberikan kepada Kenius Kogoya selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua.

"Ada etika berpolitik, ada fatsun (sopan santun berpolitik) yang harus diperhatikan teman-teman. Sangat wajar kalau kali ini calon itu dukungannya diberikan kepada pak Kenius Kogoya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya