Berita

Presiden Jokowi saat berikan Banpres produktif usaha mikro di Istana Merdeka, Jumat (30/7)/Repro

Politik

Rakyat Menjerit saat PPKM Darurat karena Jokowi Berlakukan Kebijakan Ilegal dan Prematur

JUMAT, 30 JULI 2021 | 23:07 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membandingkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dengan lockdown dinilai salah.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan, rakyat menjerit setelah diterapkan PPKM darurat karena kebijakan itu prematur dan tidak dirancang secara komprehensif.

"Kebijakan itu prematur dan tidak dirancang secara komprehensif, kebijakannya sekadar memproteksi kegiatan masyarakat dengan berbagai jenis larangan dan pembatasan namun lemah dalam mempromosikan aspek ‘social recovery’," demikian analisa Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/7).

Jokowi kata Andi, sekadar menonjolkan pemulihan sosial hanya ditonjolkan pada bantuan sosial (Bansos). Padahal di lapangan kerap muncul masalah pendistribusiannya.

Apalagi, dalam pandangan Andi, PPKM darurat masuk kategori ilegal.

Argumentasi Doktor Ilmu Politik Universitas Padjajaran itu, PPKM darurat tidak memiliki legal standing. Sebab, UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak mengenal diksi PPKM bahkan PSBB yang pernah diberlakukan pemerintah.

"Kebijakan PPKM Darurat itu ilegal karena tidak punya legal standing, UU Karantina kesehatan tidak mengenal jenis itu," kata Andi.

Ia menduga, Jokowi menerapkan kebijakan PPKM darurat tidak mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan karena ingin lepas dari tanggung jawab sosial ekonomi.

"Pemerintah enggan mengambil kebijakan lockdown/karantina wilayah karena menghindari  tanggung jawab sosial-ekonomi," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo mengaku telah mendengar aspirasi masyarakat kecil yang menjerit agar PPKM Darurat dibuka.

Atas dasar itu, pemerintah tidak memberlakukan lockdown karena dinilai akan menutup total seluruh sektor yang justru semakin memberatkan rakyat.

“PPKM Darurat itu kan semi lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka,” ucap Jokowi dalam acara pemberian bantuan presiden produktif usaha mikro di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7).

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Takut Kebanjiran, Warga Bintara Desak Pemkot Bekasi Bersihkan Gorong-gorong Mampet

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:15

Airlangga Hartarto Pidato Politik di HUT ke-57 Golkar, Kader Teriak "Airlangga Presiden!"

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:55

Legislator PAN: Di Era Bonus Demografi, Generasi Muda Harus Berani Berjejaring di Media Digital

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:34

Airlangga Pekikan Spirit Baru Rebut Kemenangan Pemilu 2024 di HUT ke-57 Golkar

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:17

Desa di Tolitoli Terdampak Banjir Bandang

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:00

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:36

Akbar Tandjung hingga JK Hadiri Puncak HUT Golkar ke-57

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:18

PDIP Tak Tentukan Capres Hasil Survei, Orang Dekat Mega Ungkit Kepemimpinan SBY

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:55

Aktivis Perempuan Tuntut DPP Gerindra Copot Benjamin Kristianto yang Lakukan Asusila dan KDRT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:39

Didakwa Pasal Penculikan, Mantan Mendagri Italia Matteo Salvini Terancam Dibui 15 Tahun

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:18

Selengkapnya