Plt Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati/Net
Pemerintah Joko Widodo kembali memberikan bantuan sosial (Bansos) virus corona baru (Covid-19) berupa tunai di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Bansos tersebut diharapkan tidak dimanfaatkan oleh segenap pihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"KPK meminta segenap pihak untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi untuk keuntungan pribadi atau membuat kebijakan yang merugikan masyarakat yang membutuhkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/7).
Ipi mengatakan, Bansos Covid-19 yang disalurkan dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST) didesain dengan mekanisme untuk memastikan penerima bantuan menerima secara langsung.
Teknis penyalurannya melalui rekening penerima atau melalui PT POS dengan
by name by address yang telah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Harapannya, tidak ada pihak-pihak yang akan menyimpangkan kebijakan untuk mengambil keuntungan dari para penerima bantuan yang berhak," kata Ipi.
Namun kata Ipi, data angka masyarakat miskin karena terdampak pandemi di lapangan bisa berubah.
Oleh sebab itu, KPK berharap Pemerintah Daerah (Pemda) berperan aktif untuk memberikan masukan data warganya yang memerlukan dan berhak menerima bantuan.
"Sehingga, kualitas data penerima bantuan dapat terus ditingkatkan dan bansos bisa lebih tepat sasaran," jelas Ipi.
KPK itu kata Ipi, mengimbau kepada masyarakat jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran Bansos dapat menyampaikan keluhan melalui platform Jaga.id.
Selain menampung keluhan, masyarakat diharapkan mencari tahu terkait informasi Bansos Covid-19.
"KPK akan meneruskan keluhan kepada Kementerian atau Pemda terkait dan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat," pungkas Ipi.
Heboh pemotongan Bansos ditemukan saat Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak ke penerima Bansos.
Saat sidak ke Tuban warga yang harusnya menerima 3 bulan, hanya mendapatkan dua bulan saja. Saat ditanya Risma petugas pembagi Bansos beralasan khawatir jika diberikan semua malah dicairkan seluruhnya oleh warga.
Risma menemukan ketidakberesan pembagian Bansos ditemukan di Kota Tangerang, Banten, Kamis (29/7). Kartu ATM dan penerima BST justru dipegang oleh oknum pendamping.
Dugaan pemotongan Bansos terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Jatah bantuan Rp 600 ribu yang diterima justru harus dipotong sebesar Rp 50 ribu.
Alasannya, petugas akan menggunakan uang tersebut untuk pembelian bensin Ambulans. Lokasi ditemukannya pemotongan Bansos ini terjadi di Keluarahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
