Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19/Net
Syarat pelaksanaan vaksinasi yang diberlakukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, berupa fotocopy e-KTP, disoal sejumlah kalangan.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi menjawab anggapan sejumlah kalangan yang menyebut, syarat fotocopy e-KTP yang harus dibawa warga untuk vaksinasi sebagai langkah mundur.
"Copy e-KTP sebagai syarat mendapatkan vaksinasi Covid-19 merupakan langkah antisipatif. Ini agar masyarakat yang telah vaksin mendapatkan sertifikat," Kata Hendra kepada wartawan, Kamis (29/7).
Selain itu, Hendra juga kerap kali menerima laporan dari pelaksana program vaksinasi di lapangan yang mendapatkan kendala saat input data peserta.
Di mana, selain jaringan internet yang bermasalah, sistem aplikasi BPJS yang eror, hingga masyarakat yang terkadang lupa mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada format skrining sebelum vaksinasi Covid-19 dilaukan.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang memperlambat kerja program vaksinasi di lapangan, maka Hendra bersama dengan timnya mengharuskan warga Tangerang untuk membawa fotokopi e-KTP.
Lebih dari itu, Hendra juga menjelaskan prosedur yang dibuat Kementerian Kesehatan(Kemenkes) dalam proses pelaksanaan vaksinasi telah memberikan wewenang mempermudah syarat pelaksanaan di lapangan, sehingga syarat fotokopi e-KTP tidak dilarang.
"Kemenkes melalui Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, dr Siti Nadia Tarmizi sudah menjelaskan jika aturan tersebut (syarat fotocopy e-KTP) dikembalikan ke masing-masing penyelenggara," ungkapnya.
Dari situ, Hendra bahwa pemerintah pusat tidak mempersoalkan terkait syarat fotocopy e-KTP yang juga telah ditetapkan dan dilaksanakan Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang.
"Karena mereka tahu kondisi teknis di lapangan pada masing-masing daerah berbeda," jelasnya.
Lebih lanjut, Hendra mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin segera mendaftarakan diri ke RT/RW setempat. Nantinya, Puskesmas akan memberikan jadwal vaksinasi ke desa atau kelurahan.
Sementara itu, inisiator vaksinsi mahasiswa dan pemuda dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Riyan Ardiansah, membenarkan kendala yang disampaikan Hendra.
Dia menjelaskan kendala saat proses vaksinasi di antaranya pendataan yang memakan waktu hingga jaringan yang terganggu.
"Proses pendataan mau itu di skrining atau observasi, bisa 10 sampai 15 menit. Belum lagi jaringannya kurang baik, servernya lagi eror bisa lebih dari itu. Masyarakat juga terkadang menulis data di format skrining tapi tidak jelas," ujar Riyan.
Dia juga menyarankan agar Pemkab Tangerang atau Kemenkes agar menambah petugas pendataan hingga empat kali lipat. Hal tersebut dilakukan supaya mempercepat proses vaksinasi.
"Pelaksanaan penyuntikan itu tidak lebih dari tiga menit, sedangkan pendataan cukup lama. Menurut saya petugas pendataan harus empat kali lebih banyak, mungkin baiknya bisa melibatkan kawan-kawan mahasiswa atau pemuda setempat," pungkasnya.
