Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net
Permintaan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencontoh Presiden ketiga RI B.J. Habibie dalam mengkritik dinilai aneh.
Pasalnya, penanganan pandemi yang tak kunjung membaik, membuat para politisi ramai-ramai menyampaikan kritik.
Tidak hanya SBY yang berada di barisan luar pemerintahan, kritik bahkan terkadang datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang notabene bagian dari pendukung Jokowi.
"Puan itu bagian dari koalisi pemerintah. Jadi aneh kritis pada pemerintah. Dan, tidak bagus juga jika LBP minta SBY duduk manis, toh Puan juga melakukan kritik,†ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (29/7).
Ujang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk bersuara dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat. Baik Puan Maharani maupun SBY,atau siapapun warga negara Indonesia yang melihat kondisi bangsanya perlu diperbaiki, maka kritik itulah salah satu medium yang digunakan.
Oleh karena itu, jika pemerintah justru terkesan pilih-pilih tentang siapa pihak yang harusnya kritis adalah tindakan tidak bisa dibenarkan.
"Jika negaranya dalam keadaan tak baik-baik saja, maka setiap warga negara termasuk Puan, SBY, untuk bisa berbuat memperbaiki bangsa bersama-sama. Jika kita diam melihat kebobrokan, maka kita dianggap tak punya nurani," pungkasnya.
