Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei/Net
Negosiasi untuk menghidupkan kesepakatan nuklir Iran yang sudah berlangsung sejak April di Wina belum mengalami kemajuan yang signifikan.
Dalam prosesnya, negosiasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat (AS) belum membuahkan hasil dengan kedua belah pihak teguh pada pendiriannya masing-masing. Iran mendesak AS untuk mencabut sanksi terlebih dulu, sedangkan Washington mendesak Teheran untuk mengurangi program nuklirnya terlebih dulu.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahkan telah mengecam sikap keras kepala AS. Itu lantaran baru-baru ini pihak AS menawarkan gagasan yang menurutnya tidak masuk akal.
"Mereka mengatakan 'beberapa masalah dapat dibicarakan di masa depan, atau kita tidak akan memiliki kesepakatan'. Dengan kalimat itu, mereka ingin memiliki alasan untuk campur tangan dengan rudal dan masalah regional," ujar Khamenei di situs resminya yang dikutip
Sputnik pada Rabu (28/7).
"Jika Iran menolak untuk membahasnya, mereka akan mengatakan bahwa Anda telah melanggar perjanjian dan perjanjian berakhir," tambahnya.
Pada Rabu, Khamenei bertemu dengan Presiden Hassan Rouhani dan anggota kabinetnya. Ia menggarisbawahi bahwa AS telah gagal menjamin bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan kesepakatan lagi.
"Amerika bertindak benar-benar pengecut dan jahat. Mereka pernah melanggar kesepakatan nuklir tanpa biaya keluar. Sekarang mereka secara eksplisit mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan jaminan bahwa itu tidak akan terjadi lagi," kata Khamenei.
"Generasi ke depan harus menggunakan pengalaman ini. Telah dijelaskan selama pemerintahan ini bahwa mempercayai Barat tidak akan berhasil. Barat tidak membantu, mereka menyerang di mana mereka bisa," tambahnya.
Kesepakatan nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) ditandatangani pada 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. JCPOA menetapkan penghapusan sanksi internasional dari Teheran sebagai imbalan untuk itu mengurangi program nuklirnya.
Namun, pada 2018, pemerintahan Donald Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Teheran menanggapi dengan secara bertahap meninggalkan komitmennya sendiri terhadap penarikan penuh sampai sanksi dicabut.
Sejak April, negosiasi untuk menghidupkan JCPOA dimulai. Iran sendiri telah mengajukan waktu hingga pemerintahan baru yang dipimpin Ebrahim Raisi menjabat.
